Peran Media Sangat Penting Dalam Mengawasi Pembangunan di Riau

Pekanbaru (Nadariau.com) – Peran media sangat penting dalam mengawasi pembangunan di Provinsi Riau maupun diseluruh daerah di Indonesia. Karena media adalah pilar ke empat dalam demokrasi, sebagai kontrol sosial penggunaan anggaran oleh instansi eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Ketiga instansi diatas adalah pengguna anggaran pemerintah. Untuk menghindarin kongkalingkong (Kerjasama buruk) maka media hadir sebagai poros politik untuk penyeimbang yang bertugas sebagai pengawas dalam pelaksana anggaran oleh tiga lembaga diatas dalam pembangunan daerah.

“Unsur media sangat penting dalam mengawasi pembangunan. Tanpa pengawasan, maka pembangunan daerah bisa tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu media sangat dibutuhkan untuk penyeimbang antara pihak pemerintah, penegak hukum dan masyarakat,” kata Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Persada Bunda Indonesia (UPBI), Hefri Yodiansyah SSos MIKom, dalam seminar publik dengan tema “Mengawal Pembangunan Lewat Lensa Pers, Peran Strategis Media Dalam Pengawasan Publik” di Kampus II Persada, Jalan Parit Indah, Ahad (22/6/2025).

Tokoh Pers Riau H Eka PN ST MSc PhD mengatakan, fungsi media ada empat, yakni penyampai informasi, hiburan, edukasi dan kontrol sosial. Keempat fungsi ini dapat mencerdaskan bangsa melalui torehan tulisan-tulisan di media. Karena melaui media, bisa menjadi jembatan penghubung sebagai penyampai aspirasi dari masyarakat ke pemerintah dan sebaliknya dari pemerintah ke masyarakat.

Wartawan media harus menguasai ilmu jurnalistik dengan baik, profesional dan memiliki naluri untuk netral dalam setiap penyampaian berita (Tidak berpihak). Sebab pekerjaan wartawan adalah mulia dan dibutuhkan banyak orang.

Wartawan diharapkan jangan hanya bermodalkan kartu pers. Dimana saat ada pembangunan langsung mengkritik, mengancam dan menakut-nakuti kepala desa. Sehingga kepala desa selaku pengguna anggaran menjadi takut. Maka wartawan seperti ini tidak menjalani fungsinya sebagai pengawas, namun telah mengganggu kelancaran pembangunan.

“Wartawan dan media yang profesional itu, bisa mengangkat isu-isu yang berdampak baik bagi masyarakat. Seperti isu sampah, masyarakat tertinggal dan lain lain. Kemudian dari pemberitaan itu pemerintah menjadi tahu, lalu memperhatikannya. Maka media seperti inilah yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan daerah,” kata H Eka PN.

Sementara, kepada peserta seminar publik yang terdiri dari gabungan mahasiswa UPBI, UMRI, UIR, UNRI dan UIN Suska Riau, Tokoh Pers Riau Dr H Syafriadi SH MH menjelaskan tentang perbedaan antara media sosial dengan media. Karena keduanya sama sama wadah penyampai informasi, namun memiliki perbedaan yang jauh.

Di sini, Dr Syafriadi menjelaskan bahwa media sosial bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat di platform media sosial masing-masing untuk menyampaikan informasi sesuai dengan keinginan, apa yang didengar, apa yang dirasakan dan apa yang dilihat. Jika ada kesalahan dari tulisannya, maka bisa di jerat oleh undang-undang ITE.

Sementara, media merupakan wadah para wartawan dalam penyampaian informasi yang tunduk kepada undang-undang pers. Maka setiap tulisan yang disampaikan adalah benar, berbasis data dan berimbang. Sehingga pembaca bisa mengetahui informasi yang disampaikan dengan jelas.

Ketika ditanya apakah media boleh berbisnis, Dr Syafriadi menjawab boleh. Dan hasil yang didapat adalah halal. Karena media boleh bekerjasama dengan instansi pemerintahan dan/atau instansi swasta. Karena media juga membutuhkan anggaran untuk menjaga idealis (Prinsip) wartawan dan bertanggungjawab untuk mensejahterakan wartawannya.

“Maka menjadikan media sebagai lembaga bisnis sangat penting. Namun tidak mengganggu idealis wartawan yang bisa menyebabkan pemberitaan hoax atau tidak berimbang (Berpihak kepada satu pihak). Media harus tetap netral dan sebagai penyampai aspirasi dari masyarakat ke pemerintah dan sebaliknya dari pemerintah ke masyarakat dalam peningkatan pembangunan,” kata Dr Syafriadi. (alin)