Sabtu, Februari 14, 2026
BerandaHeadlineKapolda Riau Bela Hak Gajah Dihadapan Pendemo, Viral dan Tuai Pujian Publik

Kapolda Riau Bela Hak Gajah Dihadapan Pendemo, Viral dan Tuai Pujian Publik

Pekanbaru (Nadariau.com) – Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heryawan tampil tegas dan berempati dalam menuntut keadilan untuk gajah dan ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di hadapan perwakilan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP), Rabu (18/06/2025) kemaren.

Dalam pertemuan di Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Kapolda menegaskan bahwa bukan hanya masyarakat, tetapi satwa liar dan tumbuhan di kawasan konservasi TNTN juga harus mendapatkan keadilan.

“Gajah dan lingkungan hidup di TNTN itu punya hak untuk tetap hidup. Jika mereka bisa bicara, pasti mereka akan berjuang demi rumahnya. Sebagai Kapolda, saya harus mewakili mereka menuntut keadilan,” tegas Irjen Hery di hadapan massa dan disiarkan secara luas di Instagram Raja Antoni.

Pertemuan itu juga dihadiri Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Indragiri Hulu, dan Bupati Pelalawan. Selain menegaskan perlunya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kelestarian ekosistem, Kapolda menekankan bahwa gajah-gajah di TNTN merupakan bagian dari ekosistem nasional yang wajib dilindungi agar habitatnya tetap terjaga. Untuk itu keadilan harus ditegakkan secara seimbang, baik untuk masyarakat maupun kelestarian ekosistem.

“Gajah-gajah di kawasan TNTN, merupakan bagian dari ekosistem nasional dan sudah selayaknya dilindungi agar habitatnya tetap terjaga,” kata Kapolda Riau.

Pernyataan Kapolda tersebut tersebar luas dan viral di media sosial Instagram, berbagai pujian datang dari masyarakat melalui komen-komen dukungan yang datang dari berbagai kalangan di Media Sosial.

Seperti diketahui sebelumnya, AMMP menggelar aksi unjuk rasa memprotes relokasi di kawasan TNTN. Mereka meminta difasilitasi bertemu pemerintah pusat dalam waktu 7×24 jam agar aspirasi mereka segera didengar. Selain Kapolda, Gubernur Abdul Wahid ikut merespons aspirasi AMMP dan berjanji membawa tuntutan mereka ke tingkat pusat.

“TNTN adalah kewenangan pemerintah pusat, kami hanya fasilitator. Namun aspirasi ini tetap kami perjuangkan. Kami mohon diberi waktu hingga satu bulan untuk membahasnya lebih lanjut,” ujar Gubernur Wahid, seraya menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa memutuskan secara sepihak.

Usai dialog di dalam ruangan, Gubernur Riau, Kapolda, dan Bupati turun langsung menemui ribuan massa di luar kantor untuk mendengar aspirasi mereka secara terbuka. Situasi berlangsung tertib dan aman, menunjukkan komitmen seluruh pihak untuk menemukan solusi terbaik secara humanis dan berkeadilan.(sony)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -spot_img

Berita Populer