Operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.284633 PT. Salindra Perkasa yang berlokasi di pusat kota Pangkalan Kerinci membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite bagi pemilik kendaraan yang belum memiliki QR Code. Untuk setiap kendaraan roda empat yang akan mengisi bahan bakar pertalite hanya dikasih jatah 10 liter atau setara dengan harga Rp. 100.000.
Namun bagi pemilik kendaraan yang sudah mendaftarkan QR Code di aplikasi my Pertamina dapat mengisi tangki minyaknya full atau 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi, kendaraan umum, angkutan barang dan orang. Aturan ini mulai berlaku sejak 1 September 2024 selama masa pemberlakuan uji coba dan sosialisasi penerapan subsidi tepat Pertamina untuk bahan bakar jenis Pertalite menyusul solar yang lebih dulu diberlakukan.
Indra Syahputra (42) warga Pangkalan Kerinci mengaku belum memiliki akun my Pertamina dan tidak punya barcode. Menyadari hal itu, dia hanya pasrah harus diberi jatah 10 liter saja oleh operator SPBU untuk kendaraan pribadinya bemerk Toyota Sigra yang menemaninya dalam aktifitas saban hari.
“Belum punya barcode, ya ngga apa apa cuma dikasih 10 liter saja. Itu kan memotivasi kita agar mendaftar akun my Pertamina. Insya Allah sampai di rumah langsung daftar,” kata Indra pada media ini, Selasa (1/10/2024).
Lain pula halnya dengan Nurhayati, pemilik Daihatsu Ayla warna merah itu pede dalam antrian terdepan, ia ramah menyapa petugas SPBU, sambil melirik nama operator yang terpampang di seragam pertamina di dada sebelah kiri tepat di atas saku baju kebanggaan pelayanan “mulai dari nol” itu.
“Dua ratus lima puluh ribu om Jon,” Nurhayati tersenyum optimis, rasa pede-nya kembali muncul..
“Ibu punya barcode” balas operator SPBU, Joni Asroni, melayaninya ramah.
“Ada,” Nurhayati menyodorkan hp androidnya dengan layar gambar QR Code kendarannya.
Joni langsung melakukan scan barcode di hp pelanggan Pertamina itu. Di layar scaner terbaca nama pemilik kendaraan dan nomor polisi kendaraan yang terdaftar sebagai penerima subsidi BBM jenis pertalite dari negara.
“Benar, barcode ibu sesuai dengan data data di akun my Pertamina ibu,” tandas Joni
Pria paruh baya berkumis lebat yang sudah jadi Karyawan SPBU milik mantan Gubernur Riau, Saleh Yasit, selama sepuluh tahun ini tak menunggu lama untuk mengisi BBM mobilnya Nurhayati. Tutup lubang tangki yang berada di sebelah kiri kendaraan ia buka perlahan dan nozzel pump otomatis pun diarahkan sempurna ke lubang tangki.
“Kita mulai dari nol ya, Bu,” Joni memberitahukan bahwa proses pengisian BBM di mulai dari nol.
Di fuel despenser, Flow meter berputar seiring bahan bakar gasoline yang memiliki nilai oktan 90 itu menyembur dari ujung selang nozzle ke tangki minyak. Digitalisasi SPBU ini memudahkan kerja operator dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan dapat mengetahui jumlah liter yang keluar dan harga yang harus dibayar tertera di Flow meter fuel despenser yang dengan jelas dan dapat dibaca dari dalam mobilnya.
Nurhayati memperhatikan angka demi angka terus berputar di despenser minyak persegi empat itu. Putaran berhenti pada angka 250.000 dan dibawahnya tertera angka 25 liter.
“Oke. Thank you,” mata Nurhayati memperhatikan Joni Asroni yang tengah menutup tangki mobilnya.
“Terima kasih juga Ibu, selamat jalan,” jawab Joni ramah.
Pengelola SPBU Salindra Perkasa di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci, Andika Raqib SE yang ditemui di kantornya mengatakan bahwa pihaknya memberlakukan scan barcode saat pembelian BBM jenis pertalite dalam masa uji coba dan sosialisasi BBM bersubsidi tepat sasaran yang dimulai awal September lalu.
Pemberlakuan sistem barcode dimasa uji coba dan masa sosialisasi dimaksudkan untuk mendorong semua pengendara agar dapat mendaftarkan kendaraan nya di akun my Pertamina.
“Sekarang kan masanya uji coba, sosialisasi dahulu. Bagi pengguna kendaraan yang tidak punya barcode kita kasih dispensasi hanya bisa isi BBM seharga seratus ribu saja, tujuan nya agar mereka bisa segera membuat akun di my Pertamina untuk mendapatkan QR Code, jika tidak seperti ini, mereka tidak memiliki beban untuk daftar kendaraannya di akun my pertamina” kata Andika disela sela kesibukan membantu pelanggan mendaftarkan akun my Pertamina.
Supervisor SPBU yang berdiri sejak tahun 1994 itu, mengatakan bahwa agar pelanggan yang tidak punya barcode mau mendaftar kendaraannya di akun my Pertamina, maka pihak SPBU diharuskan membantu proses pendaftarannya.
“Bagi pelanggan yang tidak bisa mendaftarkan akun my pertamina sendiri, atau ada kendala lain seperti pernah daftar namun lupa password, atau hp lama yang ada aplikasi my pertamina hilang, maka di bantu oleh kita pegawai SPBU mengaktifkan nya kembali,” jelas Andika.
“Yang datang ke kantor ini, kita siap bantu daftarkan akun pertamina-nya, syaratnya KTP, dan STNK kendaraan, karena poto KTP dan STNK di upload ke aplikasi. Jadi data yang di input harus benar, jika asal akan tertolak oleh sistem,” imbuhnya.
Ketika ditanya kapan uji coba berakhir dan SPBU mulai menerapkan aturan tidak melayani pelanggan yang tidak memiliki QR Code, Andika mengatakan hanya menjalankan aturan yang dibuat oleh SKK Migas. Pemberitahuan selanjutnya akan disampaikan oleh Pertamina, sebagai pihak yang bertanggung jawab pada distribusi dan pemasaran BBM produksi Badan Usaha Milik Negara itu.
“Untuk saat ini belum, masih uji coba. Kita menjalankan saja aturan dari SKK Migas,” katanya.
Andika membagikan pengalamannya sebagai karyawan SPBU dalam melayani BBM subsidi jenis solar dengan penjualan berbasis digital atau menggunakan aplikasi. Operator yang bertugas tidak bisa mengeluarkan solar dari tangki walau pun tuas nozzle sudah dipencet, karena solar hanya akan menyembur dari ujung slang jika barcode sudah di scan dan sesuai data pemilik dengan kendaraan yang akan diisi bahan bakarnya.
“Dengan sistem komputerisasi dan aplikasi itu, kita tidak bisa bohong dengan sistem. Kalau tidak punya barcode tidak bisa keluar minyak solar. Selama dua tahun terakhir seperti itu cara penjualannya. Scan barcode baru bisa isi BBM,” jelasnya.
“Nanti akan seperti itu juga untuk Pertalite, jika sistem aplikasi sudah benar benar diterapkan,” lanjutnya.
Selama masa uji coba ini, dari 626 kendaraan yang melakukan pengisian BBM di SPBU tengah kota PangkalanKerinci per hari, 518 unit kendaraan roda empat tidak memiliki QR Code my pertamina. Sisanya sebanyak 108 pelanggan sudah terdaftar di akun my pertamina.
“Tidak sampai 20 persen dari pelanggan yang membeli pertalite itu sudah memiliki barcode,” bebernya.
Walau siap memberikan bantuan kepada pemilik kendaraan yang hendak mendaftarakan akun my pertamina nya di kantor SPBU Salindra Perkasa, namun Andika terus terang ada beberapa kategori kendaraan yang tidak bisa didaftarkan di akun my pertamina, seperti kendaraan dinas atau plat merah atau kendaraan operasional perusahaan.
“Kalau STNK-nya atas nama perusahaan tidak bisa di daftarkan diakun my pertamina. Maupun STNK kendaraan plat merah, secara otomatis tertolak,” jelasnya.
SPBU yang buka dari pukul 07.00 WIB sampai tutup pada pukul 01.00 lewat tengah malam itu setia melayani pelanggan Pertamina, baik warga tempatan ataupun pengemudi yang melintasi jalan lintas Timur Sumatera ini. `
SPBU Salindra Perkasa yang berada di pusat kota bukan satu satunya SPBU di kota Pangkalan Kerinci, ada empat SPBU lain yang melayani kebutuhan bahan bakar di Ibu Kota Kabupaten Pelalawan itu. Ada SPBU 14.283.692 di km 55 Pangkalan Kerinci yang berjarak sekitar 5 km dari SPBU Salindra Perkasa di tegah kota Pangkalan Kerinci.
Yang kedua adalah SPBU 14.2836.93 di km 5 Jalan Langgam – Pangkalan Kerinci, melalui rute terdekat atau lewat Jalan Akasia Pangkalan Kerinci, SBPU kedua ini hanya berjarak 3,5 km saja. SPBU ketiga ada di Lintas Timur arah ke Kabupaten Siak, SPBU bernomor 14.2836.66 berlokasi dekat Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci tersebut banyak melayani pelanggan yang datang dari arah Kecamatan Pelalawan, dari desa-desa terdekat di Kabupaten Siak yang berbatasan dengan daerah yang berjuluk negeri Seiya Sekata itu. Sedangkan SPBU terakhir ada di kilometer 75 arah Sorek Jalan Lintas Timur, SPBU bernomor 14.2836109 ini sudah sudah cukup lama menjadi penyuplai kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat Kota Pangkalan Kerinci.
Walau jumlah SPBU ada lima buah di Pangkalan Kerinci, namun yang tersibuk dalam melayani pelanggan minyak Pertamia itu adalah SPBU 14.284633 PT. Salindra Perkasa ditengah kota Pangkalan Kerinci.
Mobilitas yang sangat padat dari warga kota yang berpenduduk 109.817 jiwa ini menjadi musabab panjangnya antrian pengendara untuk mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU-SPBU yang ada di ibu kota Kabupaten Pelalawan itu.
Tokoh Muda Pelalawan, Reihan Afrinal Dumaianta S.IP mengungkapkan Kecamatan Pangkalan Kerinci hanya memiliki wilayah seluas 217,26 kilometer persegi merupakan kecamatan terkecil dibandingkan 11 kecamatan lain di Kabupaten Pelalawan, namun demikian sebaran penduduk nya menjadi yang terpadat dengan 505 jiwa per kilometernya.
Tersebab itu dengan semakin berkembang ekonomi masyarakat di Pangkalan Kerinci, bisa dipastikan setiap rumah memiliki satu unit kendaraan bermotor roda dua, bahkan rata rata satu rumah di perumahan dengan tipe sederhana saja bisa memiliki dua sampai tiga motor.
“Ekonomi masyarakat di Pangkalan Kerinci sudah sangat baik, rata rata ada dua atau tiga motor di satu rumah. Artinya konsumsi bahan bakar menjadi kebutuhan setiap rumah tangga,” jelas Reihan
Dilanjutkan mantan aktivis kampus Institut Tehnologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP2I) ini, membaiknya perekonomian masyarakat bukan hanya dilihat pada golongan kelas bawah saja tapi di kelas menengah juga, sehingga kebutuhan bahan bakar yang diproduksi oleh Pertamina ini jauh lebih besar di Pangkalan Kerinci.
“Sebagian besar dari rumah tangga di Pangkalan Kerinci ini memiliki kendaraan pribadi roda empat, hampir 5 dari 10 rumah memiliki satu unit mobil, bahkan ada yang dua sampai tiga unit mobil di satu rumah, belum lagi kepemilikan mobil mobil mewah dengan cc tinggi, seperti jenis mobil Alpard, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport menjadi kendaraan pribadi masyarakat kelas menengah di Pangkalan kerinci,” lanjutnya.
Mengingat banyaknya tunggangan kuda besi milik masyarakat Pangkalan Kerinci yang memiliki kapasitas mesin besar itu harusnya tidak ikut berebut subsidi BBM jenis Pertalite dari pemerintah. Apalagi dengan pemberlakuan aturan pembatasan subsidi BBM jenis Pertalite itu ke depannya penyalurannya akan tepat sasaran. Karena tidak bisa lagi dinikmati oleh pemilik kendaraan mewah atau ber cc tinggi.
“Saya sangat senang dengan diberlakukannya aturan beli Pertalite pakai barcode, itu sebagai upaya pemerintah memberikan subsidi tepat sasaran. Kepada yang berhak menerimanya, seperti orang yang punya mobil dengan cc diatas 1.500, ke depannya mobil mobil ber cc besar itu tidak terlihat lagi dalam antrian penerima subsidi,” bebernya.
Belum lagi mobil plat merah milik pemerintah yang dipakai pejabat atau keluarganya yang ikut dalam antrian kendaraan di SPBU hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Ada lagi modus pejabat yang mengganti plat mobilnya dengan plat pribadi berwarna putih atau hitam untuk mengelabui operator SPBU agar bisa mengisi BBM dengan harga lebih murah.
“Kalau harus ada QR Code, mobil yang milik pemerintah itu kan tidak bisa mendapatkan subsidi pertalite walaupun ia sudah mengganti platnya jadi hitam atau putih. Karena untuk daftar harus pakai photo STNK dan KTP, aturan pemerintah yang saya baca di media seperti itu, ” ungkap Reihan.
“Jadi dengan adanya penerapan barcode akan mengembalikan hak orang orang yang benar benar berhak atas subsidi BBM itu,” sambung tokoh muda yang dikenal kritis ini.
Persetujuan penerapan digitalisasi penyaluran subsidi BBM jenis pertalite di semua SPBU ini juga datang dari Camat Pangkalan Kerinci, Junaidi S.Pd M.Si menurutnya sudah semestinya subsidi itu diberikan kepada orang yang berhak. Orang orang kaya dan kendaraan perusahaan tidak sepantasnya ramai ramai ikut antrian BBM bersubsidi.
Dengan aturan yang ketat nantinya di terapkan pertamina, melalui apilkasi my Pertamina yang mengharuskan penerima subsidi memiliki QR Code akan membuktikan bahwa negara hadir dalam memberikan pelayanan Pertamina yang berkeadilan.
“Di Pelalawan ini kan banyak perusahaan, banyak karyawannya yang tinggal di Pekanbaru. Mobilitas mereka menggunakan kendaraan kan tinggi, jadi kebutuhan bahan bakarnya pun tinggi, makanya aktifitas SPBU di Pangkalan Kerinci begitu padat, antrian selalu panjang,” terang Camat Pangkalan Kerinci, Junaidi M.Si.
“Dengan aturan ketat, harapan kita tidak ada lagi BBM subsidi dinikmati oleh orang yang tidak berhak,” imbuhnya.
Selama ini, pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite secara bebas tanpa pembatasan di SPBU banyak dinikmati oleh pengusaha, para manajer di perusahaan yang menggunakan kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas hariannya. Dengan adanya aturan beli pertalite pakai barcode maka dengan sendirinya kendaraan yang tidak masuk dalam kategori penerima subsidi akan mengkonsumsi bahan bakar jenis pertamax.
“Mobil mobil operasional perusahaan yang masuk kategori mobil mewah jangan lagi berebut pertalite,” pungkasnya.
Sementara itu, Area Manager Comunication and Relations PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, mengatakan bahwa saat ini belum ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk pembatasan penyaluran BBM jenis pertalite, namun diakuinya adanya uji coba penggunaan barcode untuk pembelian jenis bahan bakar berRON 89 lebih sebagai pengelolaan data konsumsi BBM konsumen secara digital. Setiap transaksi pembelian pertalite dapat diketahui secara akurat terkait konsumsi bahan bakar subsidi di seluruh wilayah.
“QR Code adalah pencatatan secara digital yang berkenaan dengan pemakaian BBM oleh masyarakat, jadi ketika pemilik kendaraan membeli pertalite di SPBU dengan scan barcode akan terverifikasi jumlah pemakaiannya. Misalnya mobil Toyota Innova kapasitas tangki 60 liter, pengemudinya membeli 60 liter, kemudian di hari yang sama beli lagi 60 liter, itu terecord di sistem. Akan kelihatan ada ketidakwajaran dalam penyaluran BBM itu,” jelas Satrio.
Lebih lanjut dibebernya, bahwa dengan sistem barcode ini juga sebagai upaya menghindari praktek praktek terlarang antara operator SPBU dengan pelanggan.
“Untuk menghindari kong kalikong antara operator dengan pembeli, karena ada riwayat trasaksi pembalian pertalite,” imbuhnya.
Melalui pencatatan digital di akun my pertamina, data yang terecord dapat digunakan untuk analisis dan perencanaan distribusi bahan bakar yang lebih baik, serta untuk mengidentifikasi pola konsumsi dan kebutuhan masyarakat.
“Tujuan dari kebijakan ini agar subsidi yang lebih efektif dan berkeadilan,’ tegasnya
Satrio menggaris bawahi, karena belum adanya aturan pemberlakuan barcode untuk jenis pertalite di masa sosialisasi ini, maka semua jenis kendaraan dapat mengakses bahan bahan bakar subsidi itu di setiap SPBU.
“Kalau sudah ada aturan dari pemerintah nanti. Semua kendaraan roda empat harus pakai aplikasi, harus pakai barcode seperti solar,”pungkasnya.
BBM subsidi diartikan sebagai pembelian bahan bakar oleh konsumen tertentu yang sebagian hargnya dibantu oleh pemerintah melalui APBN, harga yang dibayar konsumen menjadi lebih murah. Dalam penyalurannya kepada konsumen yang berhak, terdapat kewajiban penggunaan sistem teknologi informasi. Itulah yang bakal diberlakukan oleh pertamina sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab atas distribusi dan pemasaran BBM bersubsidi dengan sistem QR Code.
Keberhasilan dalam penyaluran BBM bersubsidi secara tepat memiliki peran strategis terhadap upaya pemerintah mengurangi beban APBN, dan sebagai langkah konkret untuk memastikan ketersediaan energi stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indoensia dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Tujuan akhirnya demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Subsidi tepat sasaran sejatinya adalah sumbangsih bersama dalam menjaga ssumber daya energi tanah air. Dan QR Code adalah semangat Pertamina dalam melayani masyarakat dan memberikan energi untuk kepentingan bangsa sebagaimana motto nya “Energizing you”, menjadi manfaat bagi semua.
Penulis : Apon Hadiwijaya
