Pekanbaru (Nadariau.com) – Presiden Mahasiswa (Presma) Himpunan Mahasiswa Rohil (Hipemarohi) Pekanbaru Akas Virmandi meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Mencopot Jabatan Kadisdik Rohil, karena memiliki kinerja buruk dalam menjalankan roda OPD.
“Sejauh ini, kami melihat kinerja Kadisdik Rohil buruk dalam penyerapan dan pengawasan kegiatan di opd. Sehingga kegiatan di Disdik belum maksimal,” kata Akas, Ahad (17/12/2013).
Contoh dalam pelaksanaan kegiatan swakelola DAK tahun 2023 di Pasir Limau Kapas. Diduga kegiatan itu sebagai ajang mencari keuntungan oleh oknum di dinas.
Lanjut Akas, kegiatan pembangunan swakelola untuk dua SMP di Pasir Limau Kapas yaitu SMPN 1 dan SMPN 4, diduga tidak sesuai spek dan kegiatan ini dilaksanakan oleh kontraktor yang biasa mendapat paket di dinas pendidikan.
Kontraktor ini tentu juga ada dugaan memberikan komitmen fee. Namun untuk swakelola ini seakan – akan kontraktor itu bertindak mandor dalam kegiatan tersebut. Jadi dari pola inilah ada terjadi kongkalikong antara kedua belah pihak.
Sebelumnya, kami dari himpunan pelajar mahasiswa pemuda pasir limau kapas (HPMPP), Komunitas Mahasiswa Anak Rokan (Komar) dan Suara Mahasiswa Rokan Hilir (Sumur) menyoroti dugaan permainan anggaran DAK untuk SMP Tunas Bangsa, yang berturut – turut selama 2 tahun mendapatkan bantuan DAK dengan total nilai Rp5 miliar lebih.
“Padahal sekolah swasta tidak dibemarkan menerima DAK, apalagi selama dua tahun berturut turut,” ujar Akas.
Namun Akas kini membandingkan, Sekolah Tnas Bangsa dengan sekolah di sekolah Pasir Limau Kapas hampir seluruhnya tidak layak. Berkat aksi demo dan laporan di Kejari, akhirnya sekolah di Pasir Limau Kapas dapat bantuan. Tetapi sangat disayangkan, pelaksanaan pembangunan tidak sesuai spek.
“Saat ini Hipemarohi sedang mengumpulkan bukti – bukti untuk dilaporkan ke Kejati Riau pada pekan depan. Agar Kejati bisa mengusut pengelolaan DAK tahun 2023 di Rohil tepatnya di Pasir Limau Kapas dengan anggaran yang jumbo,” tegas Akas. (olo)


