FKUB Riau Dialog Bersama Pemprov, DPRD, Insan Pers dan Kabinda di Gedung PWI

Pekanbaru (Nadariau.com) – Forum Kerukunan Umat Beragana (FKUB) Riau menggelar dialog bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov), DPRD, Insan Pers dan Kabinda Riau di Gedung PWI Riau, Senin (17/4/2023).

Dialog ini mengusung tema Peran Wartawan dan Media dalam Memberi Informasi untuk Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Riau. Tujuannya yaitu untuk menjaga kerukunan umat antar beragama di Provinsi Riau.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Riau diwakili oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Kadis Infokom) Provinsi Riau, Erisman Yahya, Ketua PWI Riau, Zulmansyah Sekedang, Ketua Komisi I DPRD Riau H Eddy A Moh Yatim, Kabinda Riau Brigjen Wibisono Hendroyoso dan Ketua FKUB Riau KH Abdul Rahman Qaharuddin MA, serta insan pers Riau.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Erisman Yahya. Ia mengatakan bahwa kegiatan Dialog Kerukunan Umat Beragama bagi Wartawan Media Cetak, Online dan TV ini diharapkan dapat menjadi penggerak terciptanya kerukunan antar umat beragama di Riau.

Menurutnya, toleransi antar umat beragama dapat berjalan dengan baik lewat pemberitaan yang berimbang, agar tercipta kerukunan antar umat beragama.

“Kita berharap kawan kawan wartawan dapat memuat berita yang menyejukkan dan dapat meningkatkan toleransi agar tercipta kerukunan umat beragama,” kata Erisman sambil membuka kegiatan dialog secara resmi.

Ketua komisi I DPRD Riau, H Eddy A Moh Yatim dalam paparannya mengatakan pada masa media cetak dulu, tidak pernah masalah SARA menjadi pemberitaan.

Wartawan pada masa itu menghindari penulisan berita tentang SARA, sehingga hal tersebut membuat kerukunan umat beragama tidak bergejolak seperti sekarang.

“Kita mengajak dan menghimbau kepada seluruh teman-teman media, menyaring tentang berita yang akan dituliskan, agar tidak menimbulkan potensi yang dapat memicu keresahan dan konflik antar umat beragama khususnya di Riau,” ujar Eddy A Moh Yatim.

“Teman-teman media bisa memilah berita yang kiranya bisa menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat, istilahnya self filter controlling,” terangnya.

Sementara, Ketua FKUB KH.KH Abdul Rahman Qaharuddin MA mengatakan, dalam menghadapi pemilu, diskusi insan pers dan FKUB merekomendasikan, pentingnya komunikasi intens, melalui Wa Grup bersama. Sehingga apapun isu – isu rekan perihal kerukunan, dapat segera menjadi perhatian.

“Diskusi ini berlangsung cukup hangat, dan penuh gagasan, beberapa hal yang menjadi peristiwa di beberapa provinsi, menjadi refleksi dan catatan bagi kita, bagaimana peran media dan Pers, cukup membantu program program Forum. Kerukunan Umat Beragama. Sehingga apa isi isu yang terjadi di masyarakat, dapat segera kita baca dan kita selesaikan dalam semangat kerukunan, dan menjaga kondusifitas daerah,” kata Abdul Rahman.

Menurut Abdul Rahman, program ini bahagian dari FKUB Riau dalam mendorong peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama ini. “Dan menjadi sesi FKUB untuk lebih merangkul media dan insan pers untuk menjaga rating daerah di tingkat nasional,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Ketua PWI Riau, Zulmansyah Sekedang sangat mengapresiasi harapan Pemprov Riau yang meminta media massa membantu Pemprov Riau menciptakan kerukunan antar umat beragama di Riau melalui pemberitaan yang lebih mempererat toleransi antar umat beragama di Riau.

Lewat kilas balik peristiwa yang pernah terjadi, Zulmansyah Sekedang menceritakan peristiwa yang sebelumnya terjadi di Kalteng, dimana pernah terjadi benturan antar suku disebabkan pemberitaan salah satu media lokal.

Pada dialog tersebut, tak lupa ia mengingatkan kepada seluruh media massa di Riau untuk mengikuti undang-undang pers dan ketentuan Dewan Pers dalam menyajikan berita.

“Ada teori ABC yang bisa kita terapkan dalam pemberitaan, A untuk Actual, B untuk Balance dan C untuk Cek kebenaran,” jelas Zulmansyah Sekedang.

“Selain 5W + 1H, teori ABC ini juga penting untuk diterapkan, agar nantinya tidak menjadi pemicu perselisihan karena pemberitaan kita selaku insan pers,” tekan Zulmansyah melanjutkan.

Sementara itu, Kabinda Riau, Brigjen Wibisono Hendroyoso mengatakan bahwa BIN bersinergi dengan seluruh lembaga intelijen dari berbagai lembaga pemerintahan.

Sinergitas tersebut mesti dilaksanakan dan menjadi kewajiban dari pemerintah untuk meredam gejolak yang muncul di tengah masyarakat terutama untuk menyerap informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Terutama untuk informasi yang akurat, baik itu informasi mengenai ekonomi, politik dan sosial,” terangnya.

Salah satu peserta FGD, Wahyu ekowibowo (32) pengiat media digital, menuturkan, Riau perlu menggagas program penghargaan atau anugerah terhadap insan penggerak kerukunan umat yang ada di Provinsi Riau. Baik terhadap tokoh tua, maupun kalangan milenial.

“Jika dalam tiga tahun terakhir ini, bagaimana geliat dan program FKUB yang kian menaik anggaran da perannya di masyarakat, berkat dorongan DPRD Riau baik itu anggaran, maupun program, menurut kami Ketua Komisi I Eddy A Mohd Yatim, layak untuk di nominasikan. Begitu juga dengan kepedulian media media lokal, Ketua PWI Riau Zulmasyah, juga layak untuk dinominasikan sebagai tokoh penggerak kerukunan umat beragama,” kata Wahyu Ekowibowo yang juga dikenal sebagai peneliti bidang sosial. (alin)