Pekanbaru (Nadariau.com) – Aliansi Mahasiswa Anti korupsi Riau (Almakri) mendesak aparatur penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan anggaran terkait publikasi dan dokumentasi di Dinas Sosial Riau. Karena diduga terjadi penyelewengan anggaran tersebut.
Dugaan penyelewengan pada kegiatan publikasi dan dokumentasi karna kami melihat pada baliho yang di pajang di depan dinas sosial Riau itu masih di pajang gambar kepala dan wakil kepala daerah bersamaan dengan gambar kadis sosial lama yaitu Dahrius Husien.
“Padahal kadis sosial saat ini di jabat oleh T Zul yang dilantik (2/11/2020) artinya sudah 2 tahun 5 bulan Kadis sosial berganti tapi justru baliho lama yang di pajang. Hal ini yang jadi pertanyaan kami,” ujar Edi novandri selaku Ketua Almakri, Jumat (7/4/2023).
Dikatakan Edi setiap organisasi perangkat daerah (OPD ) pasti ada anggaran publikasi dan dokumentasi untuk mensosialisai dan publikasikan kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap OPD. Namun kenapa sampai baliho saja tidak bisa diganti dengan gambar kepala dinas (Kadis) artinya diduga anggaran publikasi dan dokumentasi diselewengkan oleh oknum oknum di dinas sosial, padahal kadis saat ini sudah melaksanakan 3 kali anggaran sejak di lantik.
Lanjut Edi ini perlu di telusuri oleh penegak hukum apakah benar mereka setiap tahun tidak ada menganggarkan pembuatan baliho disehingga baliho tersebut tidak diganti dan/atau pada laparon pertanggung jawaban (LPJ ) justru malah banyak pembuatan baliho, tapi semuanya di fiktifkan.
Memang harus diakui kata Edi, anggaran publikasi dan dokumentasi itu gampang difiktifkan mengingat itu kegiatan itu habis pakai, namun dengan dipajang baliho lama itu menunjukan bahwa dinas tersebut diduga kerap bermain dengan anggaran tersebut. karna yang dilakukan dinas tersebut sungguh tak wajar lagi sudah tahun anggaran ke 3 kadis berganti tapi baliho saja mereka tidak sanggup mengganti sesuai dengan yang sebenarnya.
“Untuk itu kami meminta APH segera usut tuntas anggaran publikasi dan dokumentasi pada Dinas Soial Riau,” tegas Edi. (olo)
 - Aliansi Mahasiswa Anti korupsi Riau (Almakri) mendesak aparatur penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan anggaran terkait publikasi dan dokumentasi di Dinas Sosial Riau. Karena diduga terjadi penyelewengan anggaran tersebut.){kind=link}