Jipikor Laporkan Dugaan Honorer Siluman Pemkab Kuansing ke Aparat Penegak Hukum

Kuansing (Nadariau.com) – Ketua Jaringan Investigasi Pemberantasan Korupsi (Jipikor) Tri Yusteng Putra melaporkan dugaan honorer siluman yang sedang viral di Kuansing ke aparat penegak hukum, Selasa (21/3/2023).

“Benar kami sudah memasukkan laporan dugaan honorer siluman itu kemarin kepada aparat penegak hukum di Kuansing,” kata yusteng, Rabu (22/3/2023).

Saat laporan diantarkan ke Kejari Kuansing, di terima oleh pihak penjagaan. Karena yang menangani laporan sudah pulang. Dan pihak penjagaan berjanji akan memberi berkas laporan itu kepada bidang yang menangani pengaduan pada hari Kamis besok.

Sementara saat di polres Kuansing bidang penerimaan surat yang ditujukan ke Kapolres sudah pulang juga, kemudian atas arahan petugas Reskrim yang berkoordinasi langsung dengan Kasat Reskrim, maka meminta laporan itu diantar kembali pada hari Jumat. Karena hari Rabu dan Kamis bidang yang menerima surat sedang libur.

Kasus ini lanjut Yusteng harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Karena apabila benar honorer siluman itu terjadi seperti yang di katakan seorang Kasubag tentu sudah merugikan negara dan berpotensi terjadi dugaan tindak pidana korupsi.

Disisi lain, kasus dugaan honorer siluman yang viral ini juga bisa menjadi pintu masuk penegak hukum menyelidiki apakah ada honorer siluman lainya. Karena bukan tidak mungkin ada honorer siluman lainnya disana.

Meskipun saat sudah ada bantahan dari sekda terkait honorer siluman itu, namun Sekda Kuansing Dedi Sambudi mengaku honorer itu merupakan keponakan dan dibawa langsung untuk ditugaskan menjadi ajudan yang melekat terhadap istrinya.

Saat ini yang menjadi pertanyaan publik setelah sekda mengakui honorer yang diduga siluman itu dia yang bawa aturan atau regulasi mana yang di pakai Sekda mengangkat honorer Untuk kepentingan istrinya namun di gaji negara.

Karena bisa dipastikan honorer yang di jadikan ajudan itu pasti lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi istri Sekda dari pada untuk menunjang kegiatan – kegiatan di Pemkab Kuansing, apalagi ajudannya keponakan sendiri, sudah jelas nepotisme.

Untuk itu kita berharap jangan lagi bikin kontroversi karna dalam catatan saya selama beliau jadi Sekda sudah banyak kontroversi yang diciptakannya. Mulai dari menyebut APBD Kuansing kecil, selanjutnya masalah mobil Pemkab Kuansing yang di pakai untuk PMI Kampar dan terakhir terkait honorer siluman.

Kasus ini juga ada pernyataan yang tidak empati dengan honorer – honorer lainnya. Dimana dia meminta honorer yang sebagai ajudan agar gajinya dinaikkan terkait ini pak sekda kenapa tidak meminta semua honorer gajinya dinaikan juga apakah karena ajudan itu sebagai keponakannya sehingga untuk honorer lain pak sekda tak mau peduli.

Prinsipnya bagi Sekuruh honorer itu bukan beban kerja yang berat tapi beban hidup jika pak sekda menaikan gaji honorer lain berarti sudah meringankan beban hidupnya dari segi ekonomi,jangan beban hidup ekonomi keponakan aja yang di selamatkan.

“Untuk itu kami masyarakat Kuansing berharap pak sekda stop membuat kontroversi di negeri jalur ini cukup kerja yang baik, tulus dan ikhlas aja sehingga kerja pak sekda di Kuansing kelak menjadi ladang amal untuk pak sekda,” ujar Yusteng.

“Setelah laporan kami di ke dua aparat penegak hukum di Kuansing Kejari dan polres, kami juga bakal membuat laporan kepada aparat penegak hukum di Provinsi Kejati dan Polda termasuk ke pusat. Karena walaupun laporan ini nantinya ditindak lanjuti aparat hukum di kabupaten dengan kita membuat laporan di provinsi dan pusat kita berharap laporan ini bisa menjadi atensi dari karena kita juga melapor ke instansi di atasnya,” tutup yusteng. (olo)