Jakarta, Nadariau Com – Pemerintah terus menggunakan instrumen APBN untuk melindungi rakyat dan perekonomian dari guncangan global dalam bentuk disrupsi pasokan dan eskalasi geopolitik yang mengakibatkan kenaikan tajam harga pangan dan energi.
Hal itu disampaikan Mentri Keuangan Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani Indrawati di Istana Merdeka, Jakarta Senin 29 Agustus 2022, Kemaren.
Kata Sri Anggaran subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik melonjak 3 kali lipat mencapai Rp 502 Triliun dan masih akan naik lagi mendekati Rp 698 Triliun.
Menurutnya Pilihan kebijakan yang sangat sensitif dan sulit ini dilakukan untuk menjaga kepentingan seluruh rakyat. Anggaran subsidi BBM sangat besar di atas Rp 600 Triliun lebih dinikmati kelompok menengah atas.
” Hanya 5% subsidi solar dinikmati keluarga miskin. Sedangkan subsidi pertalite – hanya 20% dinikmati kelompok tidak mampu dan miskin,” Jelasnya.
Lanjutnya, Dalam rapat Senin 29/8/2022, Presiden @jokowi memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM ini kepada kelompok yang paling miskin dan rentan. Rp 24,17 Triliun APBN menyediakan tambahan bantalan sosial.
Bantuan sosial sebesar Rp 24,17 Triliun tersebut dibagikan kepada 20,65 juta KPM (Kelompok/Keluarga Penerima Manfaat), yaitu mereka yang masuk dalam 40 persen tak mampu, diberikan bantuan sebesar Rp 150.000 selama 4 kali dengan total Rp 600.000. Anggaran Rp 9,6 Triliun untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta.
” Dan bantuan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan 2% Dana Transfer Umum yang berasal dari APBN (DAU dan DBH) sebesar Rp 2,17Triliun untuk membantu angkutan umum, ojek dan nelayan serta bansos tambahan. Presiden berharap pengalihan bantuan subsidi BBM ke kelompok paling membutuhkan dan miskin dapat meringankan beban akibat tekanan kenaikan harga-harga yang meningkat,” Tutupnya***
