Pekanbaru (Nadariau.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proyek Pengadaan Langsung (PL), dengan nilai Rp1.6 miliar, untuk tiga mata anggaran.
Pasalnya, penggunaan anggaran dalam kegiatan ini diduga tidak mengikuti mekanisme yang berlaku. Namun pegawai sekretariat daerah telah memecah satu anggaran menjadi banyak, dengan nilai dibawah Rp200 juta.
“Dalam permasalahan ini, Sekda harus bertanggungjawap atas penggunaan anggaran. Kemudian Sekda harus menegur pejabat bawahan, agar bekerja sesuai mekanisme dan aturan berlaku,” kata Ketua Komunitas Mahasiswa Anak Rokan (Komar) Siin Rajawali kepada media Nadariau.com, Selasa (1/8/2022).
Disisi lain, yang perlu dipertanyakan yaitu ke-mustahil-an seorang Sekda tidak mengetahui setiap penggunaan anggara. Karena Sekda itu adalah birokrat handal.
Dimana anggaran diatas Rp200 juta harus dilakukan pelelangan. Namun kenapa dalam permasalahan ini, Sekda diam.
Jika paket kegiatan itu dilakukan dengan PL, maka tidak menutup kemungkinan ada proyek fiktif. Karena di sini sudah ada konspirasi antara oknum sekretariat dengan kontraktor (Penerina PL).
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi demo di Kejati dan Polda Riau, terhadap dugaan proyek fiktif ini. Dimana, seorang Sekda Rohil harus bertanggung jawab terhadap permainan anggaran negara tersebut,” tegas Siin. (olo)
 - Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proyek Pengadaan Langsung (PL), dengan nilai Rp1.6 miliar, untuk tiga mata anggaran.){kind=link}