Pemkab Inhil dan  BGP Riau Teken Pakta Dukungan

Siap Sukseskan Penerapan IKM

TEMBILAHAN (nadariau.com) -Bupati Indragiri Hilir H.M Wardan bersama Kepala Dinas Pendidikan Inhil Dr. H. M. Irwan,  MM, M.Si, serta Kepala Balai Guru Penggerak  (BGP) Provinsi Riau Reisky Bestari, S.Pd, M.Pd berkomitmen  menyukseskan implementasi kurikulum merdeka di wilayah itu.  Kesediaan itu dibuktikan  melalui pembubuhan tanda tangan pada selembar pelakat yang berjudul Pakta Dukungan, Selasa (19/7), bertempat di lantai empat  gedung kantor Bupati Kabupaten Inhil.

Audiensi UPT Kemendikbud Ristek dengan Pemerintah Daerah itu juga dihadiri  Asisten 1 Sektretariat Daerah Inhil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi serta Kabid SD, Kabid Paud, Kasi SMP dan Bunda Paud Kabupaten Inhil serta beberapa pegawai terkait.

Sebelum pembubuhan tanda tangan, Kepada Bupati Indragiri Hilir HM Wardan dan jajarannya, Kepala BGP Provinsi Riau Reisky Bestari  menguraikan beberapa perkembangan terkini terkait  Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) untuk wilayah  kabupaten Inhil.  “Sampai saat ini ada sekitar 65 sekolah di Kabupaten Inhil yang akan menerapkan kurikulum merdeka,” ujarnya.

“Ada tiga pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan dalam penerapan kurikulum tersebut, yakni mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Reisky, meski sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan tiga pilihan tersebut, itu tidak berarti semua kelas di sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Untuk saat ini hanya difokuskan  pada kelas 1,4,7 dan kelas 10.

Meski demikian, Kepala BGP juga menyampaikan ada beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan kurikulum merdeka melalui jalur mandiri tersebut, seperti kendala jaringan internet. “Dari survey yang dilakukan BGP kendala jaringan adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi kurikulum merdeka ini,” ujarnya kepada Bupati dan jajarannya.

Menyikapi hal tersebut, spontan Bupati yang juga mantan Kadis Pendidikan Provinsi Riau ini meminta jajarannya  menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi. Bupati menilai kendala jaringan harus segera diatasi, apalagi Pemkab pada saat ini juga tengah menggesa Program Inhil satu Data yang diyakini memiliki korelasi  erat terkait persoalan jaringan internet ini.

Kepada jajarannya orang nomor satu di Inhil itu menegaskan  segera menindaklanjuti persoalan jaringan internet tersebut. Namun pendekatannya dilakukan per desa sesuai dengan mekanisme Inhil satu data yang sedang dikembangkan pihaknya.

“Kepala Dinas Pendidikan dan Bunda Paud segera melakukan koordinasi terutama untuk pemetaan sekolah-sekolah yang ada di Inhil. Sehingga bisa dipetakan sekolah mana saja  yang membutuhkan jaringan internet ini. Namun lakukan dengan pendekatan per desa,” tegasnya.

Sebelumnya, menurut Kadiskom-Info Inhil kapasitas bandwith yang dikembangkan kabupaten Inhil mampu mewadahi persoalan jaringan tersebut. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut dia juga mengajak BGP  untuk berperan  mengembangkan jaringan itu, sehingga Inhil Satu Data yang digagas Bupati juga bisa digunakan sebagai sebuah proses pembelajaran bagi guru melalui penyediaan konten-konten digital. (rls/bud)