Sekolah Swasta Dibantu Rp5.4 M, Sedangkan Sekolah Negeri di Panipahan Banyak Kondisi Buruk Terabaikan

Potret kondisi salah satu SMPN di Panipahan

Pekanbaru (Nadariau.com) – Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pasir Limau Kapas (HPPMP) Pekanbaru Akas Virmandi meminta kepala Dinas Pendidikan Rohil untuk turun ke Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika). Tujuannya untuk melihat kondisi sekolah – sekolah yang ada disana, karena kondisinya sangat buruk dan memprihatinkan, namaun terabaikan.

“Permintaan ini atas kekecewaan kami terhadap Kadisdik Rohil, yang telah membantu renovasi ruang kelas dan pembuatan toilet sekolah sebesar Rp5.4 miliar. Sementara sekolah yang dibantu adalah sekolah dengan akreditasi A dan cukup baik bila di bandingkan dengan sekolah di Panipahan kata Akas, Senin (27/6/2022).

Akas menjelaskan, disini kami sengaja mengkritik Kadisdik Rohil. Karena telah menyalurkan bantuan pendidikan ke SMPS Tunas Bangsa, sebesar Rp5.4 miliar dengan dua kali anggaran dari Pemerintah, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022.

Sementara masih banyak sekolah negeri yang hampir rubuh, namun kurang perhatikan oleh Pemda Rohil. Salah satunya yakni sekolah-sekolah yang ada di Panipahan Palika.

Menurut Akas, terkait sekolah swasta yang dapat kucuran dana Pemerintah itu terlepas bersumber dari APBD ataupun dari DAK tentunya peranan daerah pasti ada, dalam hal memverifikasi

Untuk melihat kerusakan sekolah juga melibatkan dinas teknis yaitu PUPR. Jika itu bersumber dari Dana DAK, kenapa bantuan ini masuk 2 kali anggaran, bukankah dinas pendidikan dan PUPR terlibat dalam program DAK fisik sekolah untuk memverifikasi sekolah sekolah .

Dan apakah sekolah ini cukup fatal kerusakannya jika dibandingkan dengan sekolah lain di Rohil. Sehingga sekolah SMPS Tunas Bangsa ini yang jadi prioritas sehingga mendapat Dua kali anggaran

Bantuan ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Sebab, dari data yang dimiliki, bantuan ke SMPS Tunas Bangsa tahun 2021 diduga bersumber dari APBD Rohil, karena tidak ada keterangan DAK di anggaran tersebut . Sementara untuk tahun 2022 kemungkinan menggunakan DAK karna ada keterangan DAK Dan perlu diketahui juga DAK itu salah satu sumber APBD,” tegas Akas.

Akas menambahkan, hari ini publik menduga ada terjadi kongkalikong antara pihak Pemda dengan sekolah. Karena bantuan ke SMPS Tunas Bangsa terkesan diluar kewajaran.

“Kami meminta penegak hukum untuk segera mengusut bantuan sekolah ini. Karena kuat dugaan pengkondisian bantuan melalui anggaran ini sangat terasa dan jika di temukan adanya permainan ini jelas merugikan negara,kami akan Mengawal program bantuan sampai tuntas, supaya penegak hukum mengusut pemberian anggaran untuk sekolah swasta ini di periksa karna aroma permainan cukup terasa di tengah tengah sekolah negeri di Rohil banyak yang memprihatinkan,makanya pak kadis sekali kali main ke kampung kami palika(Panipahan ) biar banyak refrensi sekolah yang butuh perhatian ,” ujar Akas.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rohil HM Nurhidayat SH MH mengatakan, bahwa dana DAK merupakan salah satu sumber APBD.

Penetapan alokasi penerima dana DAK berdasarkan data Dapodik sekolah, yang di verifikasi dan diproses penetapan oleh Kementrian Pendidikan. Dan tidak ada kewenangan dinas pendidikan menetapkan siapa sekolah yang akan menjadi penerima babtuan.

Sekolah yang sudah ditetapkan Kementerian tidak boleh dipindahkan ke sekolah lain atau dikurangi anggarannya oleh Dinas pendidikan.

“Terkait sekolah swasta yang menerima, karena kementerian pendidikan sudah memperbolehkan sekolah swasta menerima bantuan DAK sejak tahun 2020. Sehingga tidak hanya sekolah negeri saja sebagai penerima bantuan DAK, seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelas Nurhidayat. (olo)