Pekanbaru (Nadariau.com) – Jaringan Investigasi Pemberantasan Korupsi (Jipikor) mempertanyakan Alat Kesehatan (Alkes) yang dipakai di labor RSUD Arifin Ahmad, kenapa memiliki hasil berbeda dengan labor swasta? Sehingga menyebabkan pasien yang di vonis kanker stadium 4 menjadi tidak terdeteksi di labor RSUD Arifin Ahmad tersebut.
Seperti terjadi pada pasien miskin Cipto Harjono (48) warga Rumbai. Hasil labor RSUD memiliki kondisi bagus dan pihak IGD menyuruh pulang. Padahal hasil sebelumnya di labor swasta, pasien sudah divonis kanker stadium 4.
Sesampai dirumah, masyarakat yang melihat kondisi pasien miskin ini sangat memprihatinkan, lalsu berdasarkann kesepakatan bersama, Cipto Harjono dibawa ke RS Madani. Baru dilakukan pemeriksaan, para tim medis terkejut dan berusaha memberi pertolongan pertama dengan memasang alat inkubator, oksigen dan kelengkapan medis lainnya. Namun karena sudah terlambat, akhirnya pasien itu meninggal dunia.
“Kita sangat mempertanyakan standar alat kesehatan yang dipakai oleh RSUD Ahmad. Kenapa hasil alat yang dipakai salah satu labor swasta sudah memvonis pasien kanker stadium 4, sementara hasil labor RSUD tidak bisa mendeteksi penyakit pasien tersebut, sehingga menyatakan kondisi pasien itu bagus-bagus saja,” kata Yusteng, Jumat (17/6/2022).
Menurut Yusteng pihak Kejaksaan Tinggi dan/atau pihak penegak hukum terkait harus turun melakukan penyelidikan terhadap kualitas alat, standar alat serta kondisi alat kesehatan yang dipakai. Apakah sesuai dengan dengan spek saat pembelian sebelumnya. Jika tidak sesuai spek, tentu hal ini harus dilakukan penyidikan lebih dalam, karena ini masuk ke ranah korupsi.
Sementara, setiap pasien yang menggunakan alat kesehatan di labor, seperti untuk di ronsen dan mengambil sampel darah, pasien harus membayar Rp1.800.000. Sementara alat kesehatan yang digunakan diduga tidak akurat, hal ini tentu akan merugikan masyarakat yang ingin mendapatkan perawatan di RSUD tersebut.
“Hal ini tidak boleh dibiarkan. Pihak kejaksaan harus segera turun melakukan penyelidikan lapangan. Karena bisa merugikan masyarakat banyak selama ini dan akan kedepan. Seluruh elemen terkait harus turun untuk menyikapi hal ini,” tegas Yusteng. (olo)