Foto: Aherson
PEKANBARU(NadaRiau.com)- Keberhasilan atau kegagalan pembangunan daerah tidak hanya di tumpukan kepada Kepala daerah. Namun hal ini juga tidak terlepas peran dan tanggung jawab dari Legislatif. Hal tersebut disampaikan Tokoh masyarakat Kuantan Singingi (Kuansing) yang juga merupakan mantan Anggota DPRD Riau, Aherson, Sabtu (04/06/2022) malam.
Hal itu disampaikan nya guna menanggapi kritikan salah seorang Anggota DPRD Kuantan Singingi H Darmizar, terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan di bawah kepemimpinan Plt Bupati Kuansing Drs H Suhardiman Amby yang dinilainya hanya umbar janji ke masyarakat tapi nihil pelaksanaannya.
“keberhasilan atau kegagalan pembangunan daerah tidak hanya di tumpukan kepada Bupati, tetapi juga ada peran tanggung jawab dari legislatif. Oleh karena itu, anggota dewan tidak hanya melakukan fungsi pengawasan saja tapi juga harus mendukung setiap rencana yang sudah disepakati,” ungkapnya
Dijelaskan Aherson, Suatu perencanaan pembangunan yang menggunakan uang yang bersumber dari APBD harus melalui aturan dan mekanisme yang ada.
“Semua Program yang disampaikan sekarang hasilnya tunggu APBD 2023. Tidak tahun 2022,” jelas Aherson saat dikonfirmasi terkait statemen yang merupakan kritikan liar dan terkesan tidak faham dengan regulasi penggunaan APBD.
Lebih lanjut Mantan Anggota DPRD Riau ini menjelaskan, jabatan Bupati Kuansing merupakan jabatan politik yang bertugas antara lain melaksanakan amanah dan janjinya pada saat kampanye dulu. Tentunya pada setiap kesempatan janji politik yang ditetapkan melalui Perda dan dituangkan dalam RPJMD harus disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Mengingat kondisi kondisi kabupaten Kuansing saat ini khususnya wajah kota-kota kecamatan yang tidak ada perubahan selama puluhan tahun.
“Kita yakin Bupati yang sudah berpengalaman sebagai anggota legislatif, menyadari benar apa peran, kewenangan serta lompatan pembangunan yang harus dilakukan mengejar ketertinggalan selama ini,” tutupnya*
