Gubernur Riau Sambut Baik Kolaborasi UMKM dan Perusahaan Besar

Pekanbaru (Nadariau.com) – Kerja sama UMKM dan perusahaan besar yang ada di Riau merupakan wujud adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam rangka mendorong dan menciptakan usaha kondusif di Provinsi Riau.

Menurut Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, kerja sama antara UMKM dan pelaku usaha merupakan langkah awal dalam upaya mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah di bidang penanaman modal.

“Dengan adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara usaha besar dan UMKM di daerah, maka diharapkan UMKM semakin maju,” ucapnya, di Pekanbaru, Selasa (17/5/22).

Mantan Bupati Siak ini mengungkapkan, sebagai perwujudan Peraturan Menteri Investasi atau Kepala BKPM nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha besar dan UMKM di daerah. Hal itu akan mendorong pertumbuhan UMKM yang ada di Provinsi Riau.

Serta sebagai wujud dan harapan untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan gini rasio serta mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Sebab kalau terlalu tinggi kesenjangannya, nanti ini tentu yang tidak kita harapkan yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Ia menjelaskan, sesuai UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal sebagaimana diubah dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja mengamanatkan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan penguatan daya saing perekonomian serta mempercepat peningkatan perekonomian di daerah.

“Tadi sudah disampaikan alhamdulillah kita Riau ini termasuk tinggi investasinya dari apa yang ditargetkan. Keuntungan investasi selain untuk meningkatkan ekonomi, yaitu keuntungan menyerap tenaga kerja, serta penurunan angka pengangguran terbuka,” ujarnya.

Ia menambahkan, Menteri Investasi sangat komitmen dalam hal peningkatan investasi dan peningkatan UMKM ini. Oleh karena itu, Gubri mengharapkan itu dapat dimanfaatkan dan pertahankan kepercayaan tersebut, karena ini dalam rangka meningkatkan ekonomi para pelaku UMKM dan daerah.

“Kalau nanti besar usaha bapak ibu (pelaku UMKM), meningkat pula ekonomi. Mohon dimanfaatkan dengan sebaiknya,” tutup Syamsuar.

Sementara, dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi dan peningkatan nilai investasi di Provinsi Riau, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah I BKPM Agus Joko Saptono mengharapkan kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar dapat terus ditingkatkan.

Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah I BKPM melaporkan, sejak tahun 2020 lalu, BKPM memiliki program kolaborasi antara pusat dengan UMKM yang ada di daerah. Terangnya, pada tahun 2020 lalu, BKPM mencatat adanya kolaborasi realisasi investasi antara UMKM di Provinsi Riau sebesar Rp 260 Miliar. Ia menyebutkan, yang membuat BKPM takjub adalah pada tahun di 2021 realisasi nilai kontrak kolaborasi kerja sama MoU antara usaha besar di Riau naik sangat signifikan, yang sampai tembus Rp 1,1 triliunan.

“Nilai Rp 1,1 triliun itu hampir 50 persen dari capaian daerah di Indonesia yakni sebesar Rp 2,7 triliun. Nah, ini yang sangat membanggakan, kami juga nanti kedepan akan mendorong agar UMKM ini dapat tumbuh dengan baik,” ucapnya, di Pekanbaru, Selasa (17/5/22).

Agus Joko Saptono mengungkapkan, posisi UMKM selama ini sering dikalahkan oleh semua entitas bisnis yang ada di daerah. Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong bahwa semua UKM yang ada di daerah untuk memiliki izin usaha. Karena jika UMKM memiliki izin usaha, maka secara hukum posisinya sederajat dengan usaha seperti Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

“Dengan demikian perlindungan terhadap UKM yang ada di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Riau ini akan lebih terjamin legalitasnya,” sebutnya.

Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah I BKPM mengharapkan, melalui pertemuan UMKM, pemerintah, dan pelaku usaha, atau perusahaan besar di Riau akan menjadikan tambahan realisasi terkait kolaborasi. Nilai kontrak yang nantinya diharapkan seluruh Indonesia akan tembus sesuai target.

“Dengan membaiknya situasi perekonomian, pasca pandemi COVID-19 yang relatif landai dan bisa dikendalikan ini dan dengan modal komunikasi, koordinasi aparatur dan juga selalu pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Riau dengan dunia usaha, saya pikir untuk target yang ditetapkan Presiden saya yakin dan optimis akan tercapai untuk Provinsi Riau,” tutupnya. (Advetorial)