Mahasiswa Demo Pertamina Terkait Mitra Kerja Mengeruk Tanah Ilegal Untuk Pengeboran

Jakarta (Nadariau.com) – Kamis 23 Januari 2022, Seglintir Mahasiswa yang menamakan Mahasiswa Egaliter Riau Menggugat (Meriam-Jakarta) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Pertamina Republik Indonesia. Aksi ini dimulai sekitar pukul 13.15 Wib.

Dalam spanduk yang mereka bentangkan tertulis meminta Pertamina Hulu Rokan (PHR) melakukan putus kontrak dengan PT RDP (Rifansi Dwi Putra) dan copot Dirut PHR.

Samian selaku Koordinator Umum Meriam-Jakarta membuka aksi dengan membacakan puisi yang berjudul “Kingkong” karya TM Sum.

Setelah itu Samian memulai orasinya, bahwasanya PHR selaku perusahaan negara tidak pantas menggaet perusahaan diduga menggunakan tanah uruk ilegal, yang dilaksanakan oleh PT Batatsa Tunas Perkasa (BTP) dan diduga tidak mengantongi IUP OP.

Setelah itu Samian dalam orasinya juga menyampaikan bahwa mahasiswa dari Meriam-Jakarta meminta Dirut PHR dicopot. “Karena diduga lalai dalam mengawasi kinerja kontraktor yang menggunakan tanah uruk untuk pengeboran, dimana kita menduga tanah uruk ini ilegal,” soraknya.

Kemudian orasi dilanjutkan oleh Amin AR selaku Korlap Aksi, dalam orasinya Amin menyampaikan pernyataan sikap sebagai tuntutan aksi Meriam. Yakni meminta PT PHR melakukan peninjauan ulang terkait kerjasamanya dengan PT RDP, selaku perusahaan rekanan operator Blok Rokan mulai sejak PT Chevron hingga dipegang PHR.

Mendesak PT PHR memutuskan kerjasama dengan PT RDP, agar dalam proses pemboran PT PHR terhindar dari tuntutan menggunakan tanah urukan ilegal. Sebab, berdasarkan informasi pada 30 September 2021, Dinas DLH Kabupaten Rohil telah menutup lokasi pertambangan galian C. Karena tanah dari tanah galian C tersebut digunakan untuk menutup lokasi pengeboran.

Selanjutnya, Meriam meminta pimpinan Pertamina mencopot Dirut PHR. Karena dia diduga telah terjadi kongkalingkong dengan oknum pejabat Pemkab Rohil.

Pasalnya, pada tanggal 5 Januari 2022, DLHK Rohil sudah memasang polisi line di lokasi PT BTP di Kepenghuluan Manggala Sakti. Sementara, pada tanggal 6 Januari 2021, PT BTP tersebut beroperasi kembali setelah diduga perusahaan tersebut menyurati Pemkab Rohil.

“Kemudian, Meriam juga meminta KPK untuk memeriksa Bupati dan Kadis DLH Rohil. Karena diduga telah melakukan kongkalingkong dengan pihak perusahaan yang tidak memiliki izin usaha dan telah melakukan usaha secara ilegal,” tegas Amin.

Saat orasi, pihak Pertamina sendiri tidak ada tampak menemui mahasiswa. Padahal tuntutan ini adalah suara masyarakat Riau. Dari sini Pertamina tidak serius dalam menanggapi suara masyarakat Riau.

“Meski demikian, jika tuntutan kami tidak ditanggapi dalam aktu 7×24 jam, maka kami pastikan akan konsolidasi kepada seluruh mahasiswa Riau yang ada di Jakarta dan akan melaksanakan aksi lagi dengan massa lebih besar,” sambung Samian. (Tim)

 46 total views