Jon Erizal MBA Sosialisasikan Peran Penting CSR BUMN untuk Masyarakat Riau

Pekanbaru (Nadariau.com) – Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal SE MBA menyampaikan sosialisasi tentang peran penting CSR BUMN untuk masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan secara online dan offline dan diikuti oleh ratusan masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya dari Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Lima Puluh di Hotel Bono Pekanbaru Sabtu (28/12/2021).

Sebagai Narasumber Pertama Jon Erizal SE MBA Anggota DPR RI Dapil Riau 1, menyampaikan CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan program yang ada diseluruh BUMN di Indonesia.

Pada hakikatnya CSR mesti ada disetiap usaha di Indonesia baik usaha perorangan maupun swasta dan BUMN itu sendiri.

Karena seluruh yang ada pada sumber daya alam yang dikelola oleh manusia mereka harus bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan dan masyarakatnya sendiri.

Serta infrastruktur dan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar serta diperlukan oleh masyarakat sekitar usahanya. Tanggung jawab sosial ini bisa dibidang sosial, kesehatan dan lingkungan.

“Sehingga pada hari ini kita melaksanakan sosialisasi CSR BUMN dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia,” kata Jon Erizal.

Jadi CSR merupakan tanggungjawab perusahaan. Misalnya di Riau dulu ada Caltex kemudian berganti nama dengan Chevron dan saat ini diambil alih oleh negara dalam hal ini BUMN yaitu Pertamina Hulu Rokan.

Seharusnya sejak Caltex, Chevron dulu perusahaan tersebut wajib memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar perusahaannya. Yaitu masyarakat Rumbai, Dumai, Minas dan Kampar serta daerah liannya.

Begitu juga dengan Indah Kiat, RAPP dan perusahaan lainnya, mereka mempunyai tanggungjawab sosial atas daerah tempat operasional mereka.

Jadi tidak bisa hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang diambil di daerah sementara masyarakatnya ditinggalkan. Sehingga mereka wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat sesuai dengan kepentingan dan kemampuan masyarakatnya.

Jadi kemarin ada didengar pidato Presiden RI yang mengatakan bahwa jangan sampai perusahaan milik negara maupun swasta yang beroperasi di Indonesia itu ditinggalkan dan harus dibina. Kedepan ini memang harus menjadi kata kunci.

“Oleh karena itu kita di komisi VI bekerjasama dengan Kementerian BUMN untuk mengawasi dan mendorong agar perusahaan memperhatikan masyarakat sekitar perusahaan milik negara yang beroperasi di Indonesia. Sehingga dapat di rasakan oleh masyarakat, selaku perusahaan harus merangkul masyarakat dalam menjalankan usahanya,” ujarnya.

Komisi VI bersama BUMN juga akan berusaha menyalurkan program-program CSR ke masyarakat. Untuk menyalurkan CSR tersebut tentu ada sosialisasi yang saat ini di jalankan.

Mengapa setiap perusahaan harus mengeluarkan program CSR karena sumber daya yang mereka gali ada di daerah dan semestinya sudah menjadi kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat sekitar tersebut. Oleh karena itu mereka punya kewajiban untuk program CSR itu.

Kalau dilihat dari keuntungan yang diperoleh pemerintah adalah pemerintah bisa terbantu kerjanya atau meringankan beban pemerintah dalam mensejahterakan rakyat.

Seperti di Riau ada BUMN Pertamina Hulu Rokan dan PTPN V yang ini sudah dimiliki 100% millik pemerintah. Dalam beroperasi juga BUMN tersebut juga harus menyalurkan sebagian keuntungannya untuk CSR, sehingga diharapkan dengan penyaluran CSR yang baik akan meningkatkan taraf hidup masyarakat tempatan.

Pihak yang mensejahterakan masyarakat bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat atau daerah namun juga ada tanggung jawab perusahaan yang berperan dalam mensejahterakan masyarakat indonesia.

Sehingga bisa bahu membahu dengan perusahaan BUMN yang ada. Peran perusahaan BUMN memang terbatas namun tentu mesti di arahkan ke arah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Saat ini yang difokuskan adalah terkait dengan masalah kesehatan seperti posyandu yang mesti dibina dan kondisinya banyak sekali yang memprihatinkan terkait dengan honornya dan fasilitasnya serta bahan makanannya yang juga tidak maksimal.

Peralatannya yang juga terbatas hal ini membuat perlunya dorongan dari program CSR untuk mengatasi permaslahan itu semua. Posyandu merupakan garda terdepan dalam memperbaiki generasi muda mendatang karena akan ada stanting pada anak jika posyandu tidak berperan secara maksimal.

Sehingga kita berharap agar posyanduposyandu mendapatkan perhatian khusus, kedua PAUD juga yang berkaitan dengan masyarakat sehingga perlu perhatian lebih dari perusahaan BUMN.

Jadi jika pengelolaan posyandu dan PAUD bisa dilaksanakan dengan baik tentu akan meningkatkan income per kapita kita sehingga mendorong dengan batasan yang kita punya dari taraf kemiskinan ke taraf yang lebih baik atau sejahtera atau dianggap tidak miskin lagi.

“Dan kita mesti melihat nanti ada komunitas apa yang berpotensi untuk program CSR kedepan,” terang Jon Erizal.

Saat ini ia juga akan melakukan pendataan agar masyarakat bisa dilihat potensinya. Seperti apa dan apa saja yang bisa dikelola dan dibina untuk kesejahteraan masyarakat.

Kita memerlukan masukan dari masyarakat tentang kebijakan apa yang perlu di ambil untuk kesejahteraan kita kedepan. Bidang lain juga bisa diusulkan terkait dengan pendidikan, sekolah yang belum layak juga bisa diusulkan dan dijadikan sebagai program yang mesti didukung oleh CSR BUMN. Hal ini juga bisa didorong dan masalah lainnya bisa disampaikan.

Dilihat peran BUMN sangat penting dan masyarakat wajib mendukung. Karena jika kita memberikan dukungan maka mereka juga akan maksimal dalam bekerja dalam mengelola usahannya.

Dan jika mereka mendapatkan keuntungan yang besar maka negara juga akan mendapat keuntungan dari deviden dan juga dialokasi untuk program CSR nya akan juga bertambah banyak.

Anggaran belanja negara di dapat dari penerimaan yang kita lakukan melalui pajak, PNBP, Hibah, Cukai dan Deviden. Deviden ini lah yang diperoleh dari BUMN, jika hasil keuntungan dari deviden ini meningkat maka dana CSR yang keluarkan perusahaan juga akan meningkat di masyarakat.

Kita juga wajib mengontrol, mengawasi perusahaan BUMN yang ada di sekitar kita apakah alokasi CSR sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.

Dan ini sesuai dengan harapan masyarakat, jika tidak sesuai tentu sampaikan kritik dan saran kepada DPRD Kota dan Provinsi dan DPR RI bisa di buat tertulis maupun lisan.

Diakhir materi narasumber pertama meminta masyarakat untuk tetap aktif dalam mengusulkan program CSR yang ada.

Narasumber kedua Ir. Nofrizal, M.M menyampaikan tentang banyak program CSR yang bisa di kelola oleh masyarakat Riau khususnya Pekanbaru.

Seperti program Posyandu, pengembangan UMKM, pengembangan Koperasi, pemberian modal usaha, program donor darah, vaksinasi, pengobatan gratis, pengelolaan limbah.

Seperti bank sampah, penanam pohon, pembangunan rumah layak huni, beasiswa, pelatihan keterampilan untuk anak putus sekolah, kegiatan seni budaya, rumah ibadah dan lain-lain.

Berbicara posyandu di Pekanbaru saat ini dimana insentifnya yang belum di bantu oleh pemerintah sehingga bantuan yang diberikan hanya posyandu saja.

Sehingga sebenarnya mesti diajukan program bantuan UMKM dan modal usaha apalagi sekarang perizinannya sudah mudah dengan mendaftar secara online dengan NIB saja.

UMKM ini harus di galakkan untuk dibantu sehingga akan membantu UMKM yang ada.
Namun tentu harus usaha yang memiliki izin dan lengkap secara administrasi dan tidak fiktif.

“Kita harus memberikan pembelajaran yang baik dimana program CSR kedepan tepat sasaran sehingga program-program yang ada termanfaat dengan baik,” katanya.

Diakhir sambutannya narasumber menyampaikan tentang penting nya CSR BUMN di masyarakat dan penting juga untuk menjaga kesehatan dan mengikuti program vaksinasi nasional agar Indonesia pulih secara kesehatan dan ekonomi.
Kegiatan di akhiri photo bersama dengan protokol kesehatan. (jay)