Pekanbaru (Nadariau.com) – Akibat mengambil kebijakan pelatihan (Workshop) pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BULD) ke Bali pekan kemarin, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Kampar akan dilaporkan ke Polda Riau dan Kejati Riau.
Karena, Kadiskes dianggab telah mengambil kebijakan semena mena untuk penggunaan anggaran negara, yakni anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kampar.
“Kami segera akan melaporkan Kadiskes Kampar ke Polda Riau dan Kejati Riau, atas kebijakannya yang dianggap salah, bagi kami,” kata pihak pelapor dari Koordinator Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Amak) Riau, Memed, Ahad (28/11/2021).
Yang lebih disayangkan, sekarang masih dalam masa pandemi Covid-19. Dimana seluruh masyarakat membutuhkan perhatian pemerintah untuk bidang kesehatan. Sementara Kadiskes bersama Kepala Puskesmas dan satu orang pendamping (Dua orang satu Puskesmas), dibawa ke Bali.
Hemat kata, seharusnya pelatihan tersebut bisa dilaksanakan di Kabupaten Kampar. Namun karena diduga ingin liburan akhir tahun, Kadiskes sengaja merancang pelaksanaan pelatihan tersebut didaerah wisata terbuka tersebut.
Kabarnya, pelatihan ini juga dihadiri oleh Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto. Artinya, kebijakan ini dilakukan dan disepakati secara bersama sama.
Jika kasus pandemi meningkat, apa yang bisa dilakukan oleh Pemkab Kampar. Sementara, uang yang ada untuk menjaga dan antisipasi kesehatan buruk, sudah dihabiskan untuk kegiatan yang dirasa sangat mubazir.
“”Kami melihat Diskes sewenang wenang menggunakan anggaran yang cukup besar untuk pelatihan BULD ke Bali, sedangkan sekarang masih dalam kondisi pandemi. Untuk itu, kami rasa kebijakan ini tentu tidak punya prikemanusian,” tegas Memed.
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Kampar-Pekanbaru (IPMK-P), Octeza.
Octeza meminta Kejati Riau segera memeriksa anggaran yang digunakan untuk keberangkatan Diskes kampar bersama rombongannya ke Bali?
Pasalnya, diduga pengawasan penggunaan anggaran Pemkab Kampar lemah, sehingga mudah diselewengkan untuk kegiatan yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Namun, jika Polda Riau dan/atau Kejati Riau tidak bergerak untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pelatihan BULD ke Bali ini, maka mahasiswa bersama masyarakat akan turun melakukan aksi demonstrasi,” tegas Octeza. (olo)


