Kampar (Nadariau.com) – Kolaborasi antar pemangku kepentingan harus terus diperkuat sebagai wujud komitmen keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal tersebut diungkapkan Asisten III Sekretaris Daerah Kampar, Syamsul Bahri dalam Forum Kemitraan Kabupaten Kampar Tahap II yang digelar pada Senin (08/11/2021).
“Dari pertemuan forkem (forum kemitraan – red) yang lalu masih ada 21 persen penduduk Kabupaten Kampar yang belum terdaftar. Tentu ini harus kita tindak lanjuti agar semua penduduk ter-cover BPJS (Kesehatan – red). Mari kita lakukan identifikasi masalah dan solusi penyelesaian dalam hal pemberian layanan kesehatan kepada peserta,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Nora D. Manurung menyampaikan bahwa perlu upaya bersama pula dalam mempertahankan peserta agar tetap aktif.
“Tentunya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kampar dan segenap pemangku kepentingan dalam hal keaktifan peserta agar peserta tidak kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Jika hanya terdaftar tapi statusnya tidak aktif tentu peserta tidak dapat menggunakan haknya,” terang Nora.
Lebih lanjut Nora menambahkan dukungan Pemda dalam pemenuhan syarat mutlak izin operasional dan sertifikasi akreditasi rumah sakit juga sangat dibutuhkan.
Kepesertaan JKN Kabupaten Kampar hingga Oktober 2021 sudah mencapai 630.851 jiwa atau setara dengan 79,01 persen dari jumlah penduduk yang lebih kurang 798.421 jiwa. Sementara terdapat 167.570 jiwa atau 20,99 persen yang masih belum terdaftar. Inilah yang menjadi harapan Pemerintah Kabupaten Kampar yang ingin dicapai agar seluruh masyarakat Kampar terlindungi Program JKN-KIS.
Forum ini menghadirkan seperangkat pemangku kepentingan Pemerintahan Daerah (Pemda) setempat, yakni Asisten III Sekretaris Daerah, Wakil Ketua II DPRD, Ketua Komisi II DPRD, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (PPI-BKD)/BKPSDM Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar.
Hadir pula pada kegiatan tersebut Asosiasi FKTP Kampar, Ketua IDI Cabang Kampar, hingga RSUD Bangkinang Bersama BPJS Kesehatan membahas peningkatan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hingga peningkatan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Kampar. (dw)
 - Kolaborasi antar pemangku kepentingan harus terus diperkuat sebagai wujud komitmen keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal tersebut diungkapkan Asisten III Sekretaris Daerah Kampar, Syamsul Bahri dalam Forum Kemitraan Kabupaten Kampar Tahap II yang digelar pada Senin (08/11/2021).){kind=link}