Jipikor Nilai Proyek RS di Siak Rentan Korupsi

Pekanbaru (Nadariau.com) – Jaringan Investigasi Pemberantasan Korupsi (Jipikor) Riau menilai banyaknya proyek pembangunan rumah sakit di Kabupaten Siak harus di pantau oleh seluruh elemen masyarakat, karena rentan di korupsi.

Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Jipikor Tri Yusteng Putra, Kamis (4/11/2021).

Lanjut Yusteng, saat ini ia dari Jipikor terus memantau 2 pembangunan Rumah Sakit (RS) di Siak, yaitu RS di Perawang dan Kandis.

Karena menurut informasi, proyek tersebut diduga diatur oleh orang yang sama. Namun bukan berarti proyek RS di kecamatan lain di Siak tidak terpantau.

Karena kita sedang menunggu data lanjutan, agar bisa menginvestigasi proyek RS di kecamatan – kecamatan lain di Siak.

Bahkan menurut Yusteng, saat ini pembangunan RS Perawang telah mendapat sorotan. Karena diduga tiang pancang tidak sesuai jumlah volumenya dengan spek.

Jika itu benar terjadi, tentu akan berpengaruh kepada kekuatan bangunan RS Perawang itu kedepanya.

“Kami juga mendapat kabar kalau kurangnya tiang pancang ini diduga permainan kontraktor dengan operator tiang pancang. Dimana diduga operator itu mendapat keuntungan dengan menutupi jumlah tiang pancang sebenarnya,” katanya.

Kedepan Jipikor akan menyurati PT Dinamika selaku suplayer tiang pancang untuk mengetahui berapa jumlah tiang pancang yang telah dipesan kontraktor.

Apabila tiang pancang yang dipesan kontraktor tersebut tidak sesuai jumlah dengan spek yang kami miliki berarti benar dugaan tiang pancang RS Perawang itu kurangm

“Untuk itu kita berharap pihak PT Dinamika transparan terkait jumlah tiang pancang yang di pesan kontraktor RS Perawang. Karena ada dugaan oparator tiang pancang itu bermain yang diduga karyawan PT Dinamika yang menyuplai tiang pancang,” ujar Yusteng.

Dan jika benar tiang pancang itu berkurang tentu pemerintah Siak tidak boleh membayar proyek yang di duga baru siap 30 persen tersebut, sampai kontraktor membenahi proyek RS Perawang sesuai dengan spek.

“Namun apa bila Pemda Siak tetap melakukan pembayaran proyek tersebut, tentunya PPK dan PPTK layak di periksa penegak hukum,” sebut Yusteng. (olo)

 32 total views