Pekanbaru (Nadariau.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak salah terkait Kota Pekanbaru Banjir, yang disebabkan akibat Pembangunan IPAL.
Sebenarnya yang salah itu adalah Pemerintah pusat. Karena mereka tidak membuat kajian bagaimana dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Seharusnya Pemerintah pusat harus membuat kajian. Sehingga tidak menyebabkan banjir di wilayah pembangunan IPAL,” kata Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, Ahad (31/10/2021).
Selain banjir, Pemerintah pusat harus membuat kajian solusi terhadap dampak ekonomi terhadap masyarakat. Bisa dilihat, hampir seluruh pedagang di wilayah pembangunan IPAL mengalami kebangkrutan, akibat tidak ada pembeli.
“Masyarakat terdampak ekonomi ini harus dipikirkan oleh Pemilik proyek dan kontraktor. Karena masyarakat dan lingkungan adalah tanggungjawab pemilik proyek,” tegas Hardianto.
Meski demikian, Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau selaku pemilik daerah, harus bisa mendorong Pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan.
Menurut Hardianto, pembangunan IPAL ini tidak adil. Karena pembangunan IPAL tersebut belum tentu akan bermanfaat, sementara masyarakat sudah menjadi korban.
“Pemerintah daerah, selaku pemimpin masyarakat dan pemilik daerah harus bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita tidak bisa merasa tidak bertanggungjawab. Namun Pemko dan Pemko harus mencari solusinya, agar masyarakat dan lingkungan bisa terjaga,” ujar Hardianto. (alin)
