Anggota DPRD Kuansing Kembalikan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan Tahun 2019

KUANSING (nadariau.com) – Sejumlah Anggota DPRD Kuansing periode 2014-2019 telah mengembalikan selisih pembayaran tunjangan perumahan anggota Dewan Tahun Anggaran 2019.

Dari temuan BPK RI selisih pembayaran tunjangan perumahan sebesar Rp976 juta baru dibayar anggota DPRD Sebesar Rp250 juta dari beberapa orang anggota DPRD. Anggota DPRD Kuansing yang telah mengembalikan kelebihan adalah Adam, Romi dan Jon sudah mengembalikan lunas.

“Ya, sudah ada beberapa orang yang telah mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan Anggota DPRD Kuansing,” ujarĀ  Kajari Kuansing Hadiman, SH.,MH, membenarkan perihal itu, Kamis (7/10/2021).

Sedangkan beberapa mantan anggota DPRD minta waktu dicicil selama 3 bulan sampai 6 bulan dengan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar.

Jika tenggang waktu tersebut tidak terpenuhi maka kasus ini langsung dinaikkan ke Penyidikan dan menetapkan tersangkanya dan langsung ditahan.

Saat dikonfimasi kasus ini ditutup atau tetap dilanjutkan ke tahap berikutnya? Hadiman menjelaskan, jika semua anggota DPRD baik aktif maupun tidak aktif tapi dengan kesadaran mereka telah mengakui selisih tunjangan perumahan sudah dikembalikan pada tahap Penyelidikan (lidik) maka kasus tersebut kami tutup. Karena salah satu tujuan UU Tipikor adalah pemulihan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dan jika dikembalikan oleh DPRD pada tahap Penyidikan (sidik) maka kasus tersebut tetap kami lanjutkan sampai proes pengadilan karena pengembalian kerugian negara tidak menghapus perbuatan pidana, beber Hadiman.

Hadiman juga menyampaikan untuk alur pengembalian uang tersebut, Hadiman mengatakan, Mereka harus mengembalikan nya sendiri ke Bank Kepri Riau dengan nomor rekening Kasda Kabupaten Kuansing dan kami hanya menerima bukti setor itu.

Kami tidak mau menerima uang cash dari DPRD untuk pengembalian dan kami hanya butuh bukti setor STS dan selanjutnya nanti kami akan Kroscek ke Kepala Cabang Bank Kepri Riau dengan membawa STS dari masing-masing DPRD, pungkas Hadiman. (rls/bud)