Tim DLH Bengkalis Dihadang Puluhan Warga di Portal Masuk Pabrik PT SIPP

Bengkalis (Nadariau.com) – Kedatangan Tim Pengawas dan Verifikasi Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis melibatkan Satpol PP, dinas kehutanan, dinas perizinan serta kejaksaan dan kepolisian dihadang puluhan warga di portal masuk Pabrik Kelapa Sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa (PKS PT) di Jalan Rangau, KM. 6 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Kamis (15/7/21) kemarin sekitar pukul 14.00 WIB.

Pada saat itu, Tim Pengawas dan Verifikasi Pengaduan DLH Bengkalis turun untuk menindak tegas, akan menutup sementara operasional Pabrik Kelapa Sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa (PKS PT SIPP) di Jalan Rangau, KM 6 Kelurahan Pematang Pudu.

Namun sanksi tegas yang akan diberikan kepada perusahan karena terbukti melakukan pencemaran lingkungan itu, Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus menghadapi penghadangan warga setempat.

Kedatangan tim DLH melibatkan Satpol PP, dinas kehutanan, dinas perizinan serta kejaksaan dan kepolisian dihadang puluhan warga di portal masuk PKS PT SIPP.

Puluhan warga tidak menerima jika perusahaan ditutup sementara, dengan alasan mengganggu mata pencaharian mereka.

Kepala DLH Bengkalis, H. Arman, AA, S.E saat dihubungi media Jumat (16/7/21) siang, membenarkan adanya upaya penghadangan puluhan warga kepada Tim DLH Bengkalis yang akan melakukan eksekusi tersebut.

Namun sanksi tegas yang akan diberikan kepada perusahan karena terbukti melakukan pencemaran lingkungan itu, Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus menghadapi penghadangan warga setempat.

Puluhan warga tidak menerima jika perusahaan ditutup sementara, dengan alasan mengganggu mata pencaharian mereka.

Kepala DLH Bengkalis H Arman AA SE, membenarkan adanya upaya penghadangan puluhan warga kepada Tim DLH Bengkalis yang akan melakukan eksekusi tersebut.

Penghadangan warga terhadap Tim DLH tidak sampai menuai keributan, setelah melalui proses negosiasi. Akhirnya disepakati bahwa penolakan secara tertulis berupa pernyataan disampaikan oleh warga.

Pada saat itu, Tim DLH Bengkalis yaitu Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas, M. Lamin dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Agus Susanto yang memimpin tim untuk melakukan eksekusi.

“Sebanyak 16 perwakilan warga menandatangani surat pernyataan penolakan penutupan sementara itu. Ada lima alasannya, termasuk mata pencaharian dan PT. SIPP dinilai sangat membantu warga,” jelas Arman.

Sambung Arman, proses penutupan sementara dilakukan hanya menyangkut produksi PKS selama 6 bulan. Dan dibuka kembali setelah PT. SIPP membenahi persoalan mendasar yang menjadi fokus penutupan itu.

Untuk diketahui, bahwa PKS PT. SIPP ini sudah menerima sanksi sebanyak dua kali dari DLH, menyusul pencemaran lingkungan akibat limbah produksi. Dan untuk ketiga kalinya perusahaan ini berulah lagi, tanggul pengelolaan limbah produksi jebol.

Bahkan, perusahaan tersebut juga belum mengantongi izin instalasi pengelolaan limbah atau IPAL.

“Kalau bisa dibenahi dalam waktu yang cepat ya silahkan produksi kembali,” imbuhnya. (rtc/zul)