Wabup Kuansing Suhardiman Amby dan Komisi II DPRD Riau Bahas Pengembangan Wisata

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Robin P Hutagalung

Kuansing (Nadariau.com) – Wakil Bupati (Wabup) Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby mengapresiasi atas kunjungan rombongan Komisi II DPRD Riau ke Kabupaten Kuantan Singingi, Selasa (13/07/2021).

Rombongan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau, disambut langsung oleh Wakil Bupati Kuansing Suhardiman Amby didampingi oleh Plt. Sekretaris Daerah Dr. Agus Mandar, Kadis Pariwisata Kuansing Dr.Indra Suandi bersama sejumlah ASN instansi terkait.

Kedatangan rombongan Komisi II DPRD Riau dapat ikut berperan aktif promosi dan pengembangan objek wisata lokal.

Salah satu objek wisata Kuansing kini sudah mendunia yakni Pacu Jalur. Selain itu ada Danau Kari, Batang Koban Guruh Gemurai, Kolam Air Panas, Kampung Adat Koto Sentajo, dan lainnya semua berpotensi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kemudian, Wabup Kuansing Suhardiman Amby mengucapkan terima kasih atas kunjungan rombongan Komisi II DPRD Provinsi Riau, mudah-mudahan dapat membantu objek wisata Kuansing,” ujarnya.

Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan insidentil ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuantan Singingi, guna meninjau pengelolaan pemasaran destinasi wisata di daerah setempat.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Robin. P. Hutagalung mengatakan, optimis fasilitas dan objek wisata Kuansing bakal lebih maju, jika terkelola dengan optimal. Bahkan, banyak dinilai dapat membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

“Namun, pengelolaannya harus lebih optimal, bersinergi antara Kuansing, Riau, dan Pusat agar lebih baik, maka semua akan tercapai dengan cepat,” kata Robin.

Bahas Pertanian

Selain membahas pengembangan wisata, Anggota Komisi II DPRD Riau juga membahas bidang pertanian. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Pertanian Kuansing Ir Emerson memberikan penjelasan kepada seluruh stake holder tentang proses dan mekanisme pengajuan usulan kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun tahun 2019.

Kemudian, memberi penjelasan tentang perkembangan usulan kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun tahun 2018 dan memberikan gambaran umum tentang penerapan sistem aplikasi online proses pengajuan usulan kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun tahun 2019.

“Dalam sosialisasi ini kita mendatangkan nara sumber dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dan dari Dinas Pertanian Kuansing sendiri,” terang Emerson.

Sosialiasi peremajaan kelapa sawit tersebut dibuka oleh Sekda Kuansing DR. Dianto Mampanini, SE, MT. Dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut dirinya menyampaikan dukungan sepenuhnya dari Pemkab Kuansing terhadap program replanting ini. Alasannya karena program tersebut juga merupakan program nasional.

Salahsatu bukti dukungan itu adalah ditandai dengan dimulainya persiapan pengajuan usulan replanting kelapa sawit sejak bulan Oktober tahun 2018 lalu. “Alhamdulillah usulan yang kita ajukan sebanyak 2.349 HA telah disetujui oleh Dirjen Perkebunan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebanyak 2.288 HA,” kata Sekda.

Dengan telah disetujuinya replanting sebanyak 2.228 HA tersebut Sekda meminta kepada institusi di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten agar memprioritaskan dukungan pengurusan dokumen kependudukan, kelembagaan KUD, dokumen perizinan terkait, pemanfaatan lahan, serta dokumen lain yang dibutuhkan.

Kemudian Sekda kepada para pelaksana di lapangan terutama pengurus KUD, pengurus kelompok tani, dan tim percepatan replanting kelapa sawit agar memotivasi dan mempasilitasi seluruh anggota koperasi guna mempercepat penyiapan dokumen persyaratan dan pemenuhan dokumen lainnya. Serta berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Bidang Perkebunan baik kabupaten maupun provinsi.

Kepada pihak perusahaan dirinya minta agar memberikan dukungan sesuai tanggungjawab kewajiban dan kewenangannya dalam konteks kemitraan yang sejajar dan saling menguntungkan untuk keberhasilan replanting kelapa sawit petani satu siklus kedepannya.

Begitu juga terhadap pihak perbankan agar juga memberikan dokumen terkait dengan kewajiban dan persyaratan bagi petani. Sedangkan kepada pihak BPN Sekda mengharapkan agar diprioritaskan upaya legalisasi lahan terutama untuk lahan yang diperjualbelikan.

Dua tahun kemudian, Komisi II DPRD Provinsi Riau melaksanakan kunjungan insidentil ke Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Jumat (16/07/2021).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi II Robin P Hutagalung, Wakil Ketua Komisi II M. Arpah, Sekretaris Komisi II Sugianto serta Anggota Komisi II, Manahara Napitupulu, Dona Sri Utami, Ardiansyah, Sewitri, Yanti Komalasari, dan Sulaiman MZ.

Kegiatan ini diawali dengan pemaparan progres pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) oleh Kepala Dinas Pertanian Kuantan Singingi Emmerson. Program PSR di Kabupaten Kuansing sudah berlangsung sejak 2018.

“Realisasi program ini untuk rentang waktu 2018-2020 sebanyak 5.862 Hektar untuk 2.931 KK sudah dilaksanakan,” ujar Emmerson.

Emmerson juga menyampaikan progres program PSR untuk tahun 2021 sebanyak 651 hektar dari target yaitu 1.500 hektar. Target tersebut hanya setengah dari rencana awal 3.000 Hektar.

Sugianto memberikan saran kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi terkait teknis pelaksanaan program PSR, yakni proses keuangan program tersebut diharapkan diawasi dengan ketat oleh Dinas Pertanian agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

“Penyuluhan dan sosialisasi juga melibatkan seluruh masyarakat, termasuk transmigran dan pribumi,” tutur Sugianto.

Arpah juga menambahkan sosialisasi pentingnya program PSR harus digencarkan kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan keraguan masyarakat atas program tersebut sangat besar.

“Sehingga dibutuhkan penjelasan dan pemahaman yang diberikan ke masyarakat secara tuntas. Ada baiknya kita bersama-sama juga dapat turun ke lapangan menjelaskan manfaat program ini ke masyarakat,” ungkap Arpah.

Kegiatan ini ditutup dengan ucapan terima kasih dari Emmerson beserta jajaran. Menurutnya diskusi tersebut sangat bermanfaat seperti ini diharapkan dapat menjadi rutinitas bersama guna berkoordinasi terkait pengawasan program PSR dapat berjalan baik. (Advetorial)