Fraksi PKS Dorong Perda Pesantren Disahkan di Riau Agar Bisa Dikelola Jauh Lebih Baik

Pekanbaru (Nadariau.com) – Ketua Fraksi PKS yang juga anggota Bapemperda DPRD Riau, Markarius Anwar dorong Perda Pesantren Disahkan di Riau. Supaya pengelolaan pesantren jauh lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Markarius, Bapemperda DPRD Riau sudah dua kali melakukan konsultasi Perda Pesantren ke Kementrian Dalam Negeri. Diakui secara kewenangan tidak ada masalah.

“Sekarang baru berbentuk Ranperda yang kita dorong jadi Perda. Artinya melalui Perda kita dapat mengatur lebih jauh tentang pengelolaan pesantren di Provinsi Riau, untuk jauh lebih baik, kedepannya,” kata Markarius, Kamis (4/2/2021).

Tahun lalu, Ranperda penyelenggaran pesantren sempat tertunda di Propemperda. Pada saat itu, Fraksi PKS sudah menggelar FGD dengan pimpinan pondok pesantren di Riau, di Pondok Pesantren IBS Kubang. Hadir juga waktu itu Anggota DPR RI dapil Riau II, Syahrul Aidi Maazat LC MA.

“Dari FGD tersebut kami menangkap adanya dukungan agar riau segera punya perda penyelenggaraan pesantren,” ujar Markarius.

Diharapkan perda ini bisa menjadi payung hukum pemerintah daerah untuk membina, mengayomi dan membantu pondok pesantren yang ada.

Markarius anwar menambahkan bahwa Ranperda Penyelenggaraan Pesantren ini
merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Tentang Pesantren, yang perlu diturunkan lagi dalam bentuk Perda. Sehingga lebih spesifik dalam mengatur penyelenggaraan pesantren di Riau.

Dalam waktu dekat ini DPRD Riau akan membentuk Pansus penyusunan Ranperda Penyelengaraan Pesantren tersebut.

Sedangkan Fraksi PKS dari awal ikut mendorong Ranperda ini, akan menempatkan anggota fraksi yang paham dengan dunia pendidikan di pesantren.

Sebab, anggota Fraksi PKS ada beberapa orang yang pernah terlibat dalam pengelolaan pesantren. Ada Sofian Siroj, Adam Syafaat yang berlatar belakang pendidikan pesantren dan termasuk ketua Fraksi PKS Markarius Anwar juga salah satu anggota dewan pembina di Pondok Pesantren Al-Ikhsan Boarding School Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terdapat 8 Pasal yang mengharuskan diterbitkannya Peraturan Menteri dan 2 Peraturan
Presiden.

“Terkait dengan pendelegasian Undang Undang tentang Pesantren
kepada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agama, maka harus diklasifikasikan berdasarkan kewenangan yang mana menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi yang akan diatur didalam materi muatan
Ranperda penyelenggaraan pesantren untuk memperkaya materi muatannya,” jelas Markarius. (ind)