Tak Direspon Disdik, FPPDP Laporkan Dugaan Pungli SMAN 1 ke DPRD Riau

Pekanbaru (Nadariau.com) – Forum Pemuda Pejuang Dunia Pendidikan (FPPDP) Riau melaporkan temuan dugaan Pungutan Liar (Pungli) dengan modus uang komite di SMAN 1 Pekanbaru kepada Komisi V DPRD Riau.

“Kami baru saja mengantarkan laporan dugaan Pungli yang terjadi di SMAN 1 Pekanbaru ke DPRD Riau. Berkas laporan tersebut sudah diterima oleh tenaga ahli Komisi V, Jupendri,” kata Ketua Umum FPPDP Riau Prawira Mahardika usai membuat loporan, Kamis (14/1/2021).

Prawira yang akrab dipanggil Dika mengaku, sebelumnya FPPDP sudah melaporkan dugaan Pungli ini ke Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, melalui Sekretarisnya. Namun tidak ada respon, karena sampai saat ini tidak ada perkembangan.

“Bahkan kami sudah beberapa kali datang ke Bidang SMA Dinas Pendidikan Riau untuk mempertanyakan kelanjutan laporan tersebut. Tetapi jawaban stafnya, selalu Kabid SMA rapat. Sehingga laporan ini kami lanjutkan ke DPRD Riau,” ujar Dika.

Dika menjelaskan bahwa, Gubernur Riau telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Artinya sekolah SMA maupun SMK Negeri dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun, termasuk uang komite.

“Maka, jika ada pembayaran uang komite sekolah patut diduga bagian dari Pungli,” sebut Dika.

Sementara, Pemerintah Provinsi Riau sudah mengalokasikan anggaran Bosda melalui APBD untuk menutupi kekurangan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga tidak ada alasan sekolah negeri melakukan pengutipan uang komite.

Dengan ada laporan ini, diharapkan DPRD Riau bisa memanggil pihak terkait untuk mempertanyakan tindakan Pungli dalam bentuk uang komite di SMAN 1 Pekanbaru.

Kemudian Anggota DPRD Riau bisa mendesak Dinas Pendidikan untuk menginvestigasi ke seluruh SMA dan SMK se Provinsi Riau agar tidak ada terjadi Pungli di sekolah.

Sebab tidak tertutup kemungkinan praktik Pungli dengan modus uang komite masih berjalan di sekolah lain. Jika ditemukan, Pemerintah Provinsi Riau wajib memberi sanksi tegas terhadap oknum pelaku disekolah bersangkutan.

“Sekolah nakal yang melakukan pengutipan uang komite harus diberi sanksi, sebagai efek jera. Karena tindakan itu sangat merugikan masyarakat, apalagi negara ini sedang mengalami masa sulit akibat pandemi,” tutup Dika. (olo)