Kejari Pelalawan dan BPJS Kesehatan Siap Tindak Kepatuhan Peserta

Pekanbaru (Nadariau.com) – Menjadi peserta BPJS Kesehatan itu wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Ada tiga hal yang menjadi alasannya. Pertama, sebagai protection atau perlindungan jaminan kesehatan, bagi diri sendiri dan anggota keluarga.

Kedua, sebagai bentuk sharing atau berbagi kita sesama penduduk Indonesia lainnya yang membutuhkan. Dan yang ketiga yakni sebagai bentuk compliance atau kepatuhan kita sebagai warga negara yang baik karena kewajiban ini sudah tertuang dalam regulasi.

Dalam upaya menegakkan kepatuhan khususnya di Kabupaten Pelalawan, BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan. Kerja sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka memulihkan dan menyelamatkan keuangan negara serta permasalahan lain di bidang hukum perdata dan tata usaha negara dalam keberlangsungan program JKN-KIS.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Kejari Pelalawan, Nophy Tennophero Suoth, bahwa pihaknya berbangga atas kemitraan yang telah terjalin sebelumnya dengan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru. Meski belum optimal, Nophy berharap pada periode perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini pihaknya beserta BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru makin mengokohkan kerja bersama.

“Kiranya momentum ini akan terus meningkatkan kinerja kita, dan kami senang sekali bisa membantu BPJS Kesehatan. Tentunya masih ada evaluasi bersama yang harus dilakukan dan kesempatan kita untuk menyelesaikan pekerjaan sebelumnya. Semoga apa yang kita laksanakan bersama ini membawa dampak yang baik bagi BPJS Kesehatan,” ungkap Nophy pada Penandatanganan PKS Secara Daring (10/08) kemarin.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Nora Duita Manurung juga bernada sama. Harapannya pihaknya dan Kejari Pelalawan juga secara bersama dapat mengawal kepatuhan badan usaha di Pelalawan.

“Memang masih banyak yang belum tuntas tetapi dengan dukungan Pak Kajari dan tim sangat kami butuhkan dalam mengawal aset negara karena yang kami kelola tentang uang negara. Rencananya minggu ini akan kami terbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) atas badan usaha dengan indikasi tidak patuh, prioritas yang menunggak dan juga yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya,” lanjut Nora.

Meski penandatanganan dilaksanakan secara daring, Nora berharap hal ini tidak mengurangi esensi dari hubungan kemitraan yang telah terjalin. Rencananya juga, sekitar minggu keempat bulan Agustus, pihaknya bersama Kejari akan menindaklanjuti kerja sama ini melalui forum pengawasan. (ind)