DPRD Bintan Rapat Paripurna Ranperda LPP APBD 2019

Ketua DPRD Kabupaten Bintan Agus Wibowo (tengah) Wakil Ketua I Nesar Ahmad (kiri) dan Wakil Ketua II Agus Hartanto (Kanan).

Bintan (Nadariau.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan menggelar Paripurna dengan dengan beberapa agenda, Senin (06/07/2020) secara virtual video conference bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan.

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bintan, Nesar Ahmad
Rapat paripurna DPRD kabupaten Bintan dengan acara 1. Penyampaian hasil laporan pensus terhadap ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (lpp-apbd) tahun anggaran 2019.

2. Persetujuan pengesahan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabuten Bintan tahun anggaran 2019 menjadi peraturan daerah kabupaten bintan.

3. Pendatanganan nota kepakatan persetujuan bersama peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanan APBD tahun anggaran 2019.

“Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa rapat Paripurna penyampaian ranperda pertagunggungjawaban pelaksana anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2019,”Ucap Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bintan, Nesar Ahmad.

Ia mengatakan Telah disampaikan Bupati Bintan pada beberapa kali tahapan rapat dan pembahasan yang cukup alot serta melaksanakan kosultasi dan studi banding ke beberapa daerah, dalam rangka penyempurnaan kembali ranperda tersebut oleh pansus DPRD kabupaten Bintan.

“Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pelaksanaannya yang telah dituangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pemendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi permerdagri nomor 21 tahun 2011,” ujarnya.

Evaluasi ini wajib dilaksanakan oleh DPRD sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertangungjawaban atas pemanfatan anggaran APBD.

“Untuk itu kepala daerah wajib menyampaikan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, dan kemudian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini akan ditetapkan menjadi perda, agar fungsi pengawasan dapat dijalankan dengan baik demi terwujudnya pemerintah yang baik,” ungkapnya.

Sementara, Sekertaris Pansus Mirwan menyampaikan selama ini yang sudah dijalankan Pemerintah sudah bagus tetapi tentunya menyikapi apa yang dijalankan pemerintah ada indikator yang harus disepakati bersama.

“Salah satunya audit BPK mendapatkan Opini WTP terting 9 tahun berturut-turut, melalui Pansus ini kita merekomendasikan ke OPD terkait,” paparnya. (RUDI PRASTIO)

Sekertaris Pansus Mirwan Saat membacakan Laporan Pansus.
Penandatangan nota kepakatan persetujuan bersama peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanan APBD tahun anggaran 2019.

 

 

 

 

 

 

Video Conference Wakil Bupati Bintan Dalmasri (tengah).
Para Anggota DPRD Kabupaten Bintan.