Tanjungpinang (Nadariau.com) – Menindaklanjuti Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tahun 2019 yang telah disampaikan oleh Plt Gubernur beberapa waktu lalu. DPRD Provinsi Kepri menggelar Rapat Paripurna pemandangan umum fraksi DPRD, Senin (29/06/2020).
“Untuk itu sesuai tahap pembahasan ranperda sebagaimana diatur dalam ketentuan 152 ayat 3 huruf a angka 2 peraturan DPRD no 1 tahun 2019 tentang tata tertib maka setelah penyampaian ranperda oleh kepala daerah kita akan mendengarkan pemandangan umum fraksi DPRD terhadap ranperda,” ucap Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak.
Pertama Ketua Fraksi PDIP Lis Darmansyah menyampaikan agar lebih serius mengalokasikan anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.
“Termasuk anggaran yang masih tumpang tindih didalam fungsi pelaksanaannya,” ucapnya saat membacakan pandangan Fraksi PDIP, Senin, (29/06/2020).
Berdasarkan neraca pertanggal 31 Desember 2019 tercatat peningkatan jumlah aset aset lancar pada tahun 2019 sebesar 709 miliar jika dibandingkan jumlah aset lancar di tahun 2018 yang hanya 597 miliar atau mengalami kenaikan 19,34 persen.
“Dari peningkatan tersebut jumlah aset lancar pada piutang pajak masih sebesar 83,7 miliar dan masih terdapat piutang denda pajak yang masih antara 18 sampai 19 miliar lebih,” katanya.
Bahkan terdapat piutang transfer pemerintah pusat untuk dana perimbangan sebesar 69,7 miliar. Dalam hal ini Fraksi PDIP meminta penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam meminimalisir jumlah piutang pajak yang masih cukup tinggi.
Selanjutnya Fraksi Golkar, Asmin Patros menyoroti sektor pelayanan publik kiranya ditengah pandemi Covid-19 sektor pelayanan publik tidak boleh kendor.
“Sektor pelayanan publik ini harus bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat,” pungkasnya.
Fraksi PKS, Ing Iskandarsyah mengungkapkan Fraksinya menyoroti Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019.
“Yang menjadi catatan kami realisasi dari pendapatan retribusi daerah dari total target 65,59 miliar kita hanya terealisasi 7,16 miliar,” tuturnya.
Fraksi Nasdem, Sahmadin Sinaga menjelaskan penyampaian informasi keuangan daerah semakin dibuat terbuka agar masyarakat mengetahui.
“Supaya seluruh masyarakat juga boleh mengetahui bagaimana kondisi dari keuangan Provinsi Kepulauan Riau,” jelasnya.
Fraksi Gerindra, Onward Siahaan menyampaikan mengenai retribusi labuh jangkar yang tidak teralisasi.
“Kami melihat bahwa belum ada upaya yang memadai dari Pemprov Kepri untuk mendapatkan retribusi labuh jangkar ini,”sebutnya
Fraksi Demokrat, Harlianto mengatakan masih banyak sekolah SMA SMK yang tidak tersentuh dengan baik oleh anggaran Provinsi.
“Masih banyak program pendidikan yang belum menyentuh ke pesisir pesisir, kita tahu masih banyak kabupaten yang ada di pesisir yang kita ketahui tingkat SMA itu menjadi tupoksi Provinsi itu sendiri,” ujarnya.
Fraksi Harapan (Hanura dan PAN), Rudi Chua meminta hal yang bersifat pemborosan dan seremonial.
Fraksi Harapan menyoroti masih banyak OPD yang belum memahami RPJMD dimana konsisten penjabaran anggaran di OPD prioritas seperti Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup.
“Dimana ketiga OPD teknis ini merupakan ujung tombak visi pembangunan Kepri akan tetapi tidak mendapatkan porsi anggaran yang sesuai,”katanya
Fraksi PKB PPP Sirajuddin Nur mengutarakan realisasi pendapatan mengalami peningkatan sebesar 106,07 persen dari APBD perubahan tahun anggaran 2019.
“Namun peningkatan tersebut belum sebanding dengan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang hanya terealisasi mencapai 1,3 triliun,” terangnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kepri belum secara optimal dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. (Rud)
