Dari 3 Perkara Korupsi, Kejari Meranti Berhasil Kembalikan Kerugian Negara Rp722 Juta

Meranti (Nadariau.com) – Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Bidang Tindak Pidana Khusus, berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.722,168,491.88 dari 3 Perkara Korupsi.

Adapun Perkara itu, yakni 1 perkara dari pengembalian uang pengganti perkara Tindak Pidana Korupsi uang Bantuan Pemerintah kesekolah -sekolah. Perkaranya sudah inkrah berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr, tanggal 16 April 2020 atas nama. Terpidana Junaidi dan kawan- kawan sebesar Rp. 322.168.491,88 (Tiga ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan satu rupiah koma delapan puluh delapan sen).

Sedangkan 2 perkara lagi dari pembayaran denda oleh masing- masing terpidana atas nama. H Zubiarsyah MS SH (mantan sekda Kabupaten Kepulauan Meranti) yang perkaranya juga sudah inkrah berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung RI dengan no.putusan 2258 K/Pid.Sus/2017, tanggal 28 Maret 2018. Dengan amar denda sebesar Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah ).

Serta 1 perkara lagi atas nama Suwandi Idris SH ( mantan Kepala BPN Kab.Kepulauan Meranti ) yang perkaranya juga sudah inkrah berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung RI no.2359K/Pid.Sus/2017, tanggal 28 Maret 2018 dengan amar denda sebesar Rp. 200.000.000. ( dua ratus juta rupiah ).

Uang Pengganti dan uang denda tersebut akan disetorkan segera ke kas Negara melalui Bank Rakyat Indonesia ( BRI) Cabang Kepulauan Meranti.

“Karena Uang tersebut, merupakan Uang Negara ya harus kita kembalikan ke kas Negara ujar kajari Meranti Budi Raharjo SH.MH Melalui Kasi Pidsus Sri Mulyani Anom, SH.MH Kepada media, Rabu (13/5) diruang kerjanya.

Dijelaskan Sri Mulyani lagi, disituasi negara yang saat ini tengah menghadapi masalah penanganan wabah virus Covid-19, negara tentunya sangat membutuhkan uang dalam Penanganan Covid-19 tersebut. mudah – mudahan ini bisa bermanfaat untuk semua.

Kejari Meranti menghimbau kepada seluruh ASN pemerintah Meranti, agar tidak meniru perilaku korupsi dan/atau mengambil uang negara. Jadikan kasus ini sebagai pembelajaran, agar tidak tidak terjadi hal yang sama pada ASN lainnya..

“Kita berharap kepada Pemerintah Daerah jangan takut untuk bekerja melaksanakan kegiatan membangun daerah kepulauan meranti. Selain itu, kepada ASN agar berkerja sesuai dengan aturan dan jangan menyimpang dari dari aturan berlaku,” tegas Sri Mulyani. (BM)