Dibalik Absennya Penghargaan Antikorupsi bagi Bhaca

Jakarta (Nadariau.com) – “Komitmen pemerintah untuk tetap gigih memerangi korupsi itu tampaknya sedang mencapai titik berbeda,”

Kalimat itu disampaikan Natalia Soebagjo sebagai salah satu pengurus perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA).

Dia mewakili pengurus lainnya merasa prihatin dengan kondisi saat ini.

Situasi itu pula yang membuat BHACA absen tahun ini. Penghargaan bergengsi bagi tokoh antikorupsi tersebut pun tidak beralamat pada siapapun.

“Berbagai pertimbangan yang diberikan dewan juri belum ada calon yang memadai dan kondisi sekarang yang memprihatinkan jadi rasanya kita perlu melihat kemauan kita untuk pemberantasan korupsi,” kata Natalia, seperti dikutip dari detik.com, Jumat (13/12/2019).

Bukan tanpa alasan. Tahun ini terjadi dinamika yang benar-benar mengusik muruah pemberantasan korupsi.

Mulai dari revisi Undang-Undang KPK yang bagi KPK sendiri berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi hingga proses pemilihan Pimpinan KPK baru yang kontroversial.

“Jadi oleh karena itu kita merasa tidak waktunya memberikan penghargaan,” kata Natalia.

Di sisi lain KPK yang selama ini menjadi kiblat peperangan melawan korupsi menilai tidak adanya BHACA sebagai peringatan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap publik negeri ini semakin perhatian akan isu-isu korupsi.

“Itu menjadi peringatan untuk kita semua,” kata Saut.

“Ini dorongan kita semua untuk kemudian harus cepat mendorong perubahan itu,” kata Saut.

Dewan juri untuk BHACA tahun ini diisi 5 tokoh yang tidak asing. Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Yopie Hidayat, Agung Pambudi, Bivitri Susanti, dan Betti Alisjahbana.

Zainal mengaku kondisi pemberantasan korupsi saat ini dalam keadaan kritis.

“Ada pembicaraan soal kondisi krisis pemberantasan korupsi karena KPK dibunuh dan sebagainya,” ucap Zainal Arifin.

Terakhir penerima BHACA yaitu Nurdin Abdullah dan Heru Pambudi pada tahun 2017. Saat itu Nurdin menjabat Bupati Bantaeng di Sulawesi Selatan, sedangkan Heru mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Sosok lain penerima BHACA pada tahun-tahun sebelumnya juga tidak asing. Ambil contoh pada tahun 2015 ada nama Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya dan Yoyok Riyo Sudibyo yang saat itu sebagai Bupati Batang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menerima penghargaan itu pada tahun 2010 sebagai Wali Kota Solo. Sedangkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah dianugerahi pula pada 2013 sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ditilik dari situs bunghattaaward.org, perkumpulan BHACA adalah organisasi non-profit yang sadar mengenai bahaya korupsi bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Perkumpulan itu berdiri pada 9 April 2003.

“Nama Bung Hatta dipilih karena beliau adalah figur bapak bangsa yang memberi teladan untuk berperilaku jujur dan baik dalam hubungan pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bung Hatta juga sepanjang hidupnya tak pernah berhenti melawan setiap bentuk penyimpangan kekuasaan, meskipun dengan itu beliau harus menanggung resiko yang tidak ringan,” tulis keterangan pada situs itu. (nrc)