Pekanbaru (Nadariau.com) – Penyesuaian iuran BPJS yang akan dimulai 1 Januari 2020 tak ayal menjadi momok bagi sebagian masyarakat mengingat pelayanan yang mereka rasakan tak sesuai dengan harapan.
Ditambah lagi penyesuaian iuran yang besarannya dua kali lipat dari iuran sebelumnya ini dirasa berat oleh segelintir orang. Benarkah demikian?
Melalui Suara Mahasiswa pada Sabtu (07/12), BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan RSUD Arifin Achmad dan Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) Riau selaku penanggap, akan bersama menjawab keresahan masyarakat.
Sebagai pembukaan, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Alicia Ade Nursyafni, lebih dulu menjelaskan pentingnya kita mendaftarkan diri menjadi peserta JKN-KIS, yakni sebagai proteksi, kegotongroyongan, dan sebagai bentuk kepatuhan.
Mengenai penyesuaian iuran sebagaimana yang tertuang pada Perpres 75/2019, hal yang mendasari penyesuaian ini salah satunya defisit yang sudah terjadi sejak 2014.
“Sejak 2014 kita sudah memperhitungkan terjadi mismatch karena iurannya tidak sesuai dengan hitungan aktuaria Negara. Di aturannya sendiripun jika sudah demikian, ada beberapa tindakan yang bisa diambil. Salah satunya menyesuaikan iuran per 2 tahun sekali yang dihitung berdasarkan ability to pay-nya masyarakat,” terang Ade.
Lebih lanjut Ade menjelaskan bahwa dengan penyesuaian ini upaya agar program JKN ini tidak berhenti di sini saja.
“Dulu, orang mau sakit aja mikir. Dengan ada program ini hanya dengan membayar iuran sesuai kelas kemudian sakit dan biayanya besar, itu sudah dibantu iuran saudara-saudara lain, itulah gotong royong,” ujarnya.
Senada dengan Ade, Direktur RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, Nuzelly Husnedi, membenarkan kondisi sebelum dan sesudah era BPJS Kesehatan. Mensiasati defisit, ia tetap menekankan pentingnya pelayanan ke masyarakat.
Layanan itu akan difokuskan kepada sistem, sarana prasarana dan SDM. Di era BPJS Kesehatan ini bagaimana untuk memangkas birokrasi. Itulah sebabnya di RSUD Arifin Achmad ada aplikasi Mirai.
“Namun karena masyarakat kita masih banyak yang belum melek teknologi, maka kita adakan Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) yang punya akses langsung dengan BPJS Kesehatan yang juga difasilitasi oleh BPJS Kesehatan yang tentunya bisa memangkas waktu,” terangnya.
Sebagai penutup, Nuzelly mendorong masyarakat untuk pede menggunakan BPJS Kesehatan. Sampaikan aduan dan jangan malu.
“Kritik saran pengaduan kami terima dan langsung sampaikan ke instalasi pengaduan di rumah sakit,” terangnya. (ind)
