Pekanbaru (Nadariau.com) – Memasuki era revolusi industri 4.0, Indonesia akan membutuhkan model manusia yang sehat dan produktif. Data menunjukkan 33,15 persen manusia Riau berusia di atas 40 tahun dan akan menjadi lansia dalam 20-30 tahun ke depan. Angka gagal tumbuh atau stunting di Riau juga masih tinggi, mencapai 28.171 balita per Oktober 2019.
Tantangannya adalah bagaimana agar peserta lansia tidak jatuh ke penyakit degeneratif atau bagaimana agar tidak membuat biaya besar jika terkena penyakit degeneratif. Dan bagaimana menurunkan angka stunting pada balita yang dalam kurun waktu 20-30 justru mampu tumbuh dan berkembang menjadi model manusia yang produktif.
Tentu saja ini akan mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi bangsa serta memghambat pembangunan manusia Indonesia.
Oleh sebab itu kegiatan promotif dan preventif (promprev) sangat diperlukan. Dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) merupakan tulang punggung dalam memerankan fungsi promprev ini.
Disampaikan oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumbagteng Jambi, Ari Dwi Ariyani, bahwa FKTP adalah gate keeper, di mana ada 3 indikator kapitasi berbasis kompetensi (KBK) yang menjadi tolok ukurnya.
“Jadi, ada 3 indikator KBK yakni angka kontak, rasio rujukan non spesialistik, dan rasio prolanis berkunjung kembali. Melalui angka kontak kita bisa monitoring kasus stunting, selanjutnya ada rasio rujukan non spesialistik, yakni bagaimana agar masyarakat tidak rumah sakit-minded atau berpola pikir spesialis, dan yang terakhir yakni rasio prolanis berkunjung kembali, di sini kita bisa mengawasi lifestyle pasien yang lansia tadi,” terangnya.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, menyampaikan bahwa keberlangsungan pelayanan di FKTP tidak terlepas dari pengadaan obat. Ada lebih kurang 36 instalasi farmasi di Riau yang masih berpusat ibukota kabupaten/kota, sehingga bagi sebagian lain sulit dijangkau.
“Untuk itu, kita dekatkan instalasi farmasi Puskemas bagi masyarakat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenkes 74/2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dimana setiap Puskesmas harus tersedia apoteker. Meski demikian bagi Puskesmas yang belum ada apoteker, untuk dapat menginventarisir penyakit apa yang banyak diderita di wilayah kerjanya dan memuatnya dalam rencana ketersediaan obat (RKO). Sementara yang belum badan layanan umum daerah (BLUD) harus melaui Dinkes Kabupaten/Kota dengan usulan dan justifikasinya,” ujar Mimi pada FGD Optimalisasi Program Rujuk Balik Melalui Penyediaan Obat Program Rujuk Balik di Ruang Farmasi Puskesmas Se-Provinsi Riau, Rabu (09/10).
Komposisi FKTP di Riau paling besar berasal dari klinik pratama namun peserta terdaftar banyak dari Puskesmas dengan rasio dokter dalam melayani pasien di Riau 1:3000. Peserta Prolanis terdaftar ada 21.155 di Riau dengan penyakit terbanyak di hipertensi, DM, dan jantung. (ind)
