Pekanbaru (Nadariau.com) – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Riau terhadap dugaan korupsi serta kasus SPPD fiktif dilingkungan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).
Membuat mahasiswa Indragiri Hulu mulai geram karena kasus ini terkesan lamban dan diduga penegak hukum bermain mata dengan jajaran elite politik.
Saling lempar kasus membuat kasus ini sering menguap di permukaan dan dikhawatirkan akan menghilang atau di SP3 kan karena lamanya proses pemeriksaan sehingga di takutkan hilangnya barang bukti.
Kepala bidang jaringan organisasi serta selaku juru bicara PM INHU Pekanbaru Ilham Permana mengungkapkan “bahwa hal ini tidak bisa didiamkan begitu saja, karena ini dapat menjadi cerminan buruk bagi penegakan hukum di wilayah Indragiri Hulu”.
“Komitmen untuk memberantas habis masalah korupsi seakan akan mustahil dilakukan apabila kasus ini tidak terselesaikan.
Korupsi berjamaah ini sudah pernah dilakukan sebelumnya pada periode 2009-2014 dimana menyeret sejumlah nama dewan aktif di DPRD Indragiri hulu, dan jangan sampai hal ini terulang kembali”, tuturnya.
Seharusnya ini dapat dijadikan pengalaman terhadap semua anggota dewan dan bukan dijadikan ajang reuni korupsi berjamaah.
Bendum PM Inhu Pekanbaru Ade Saputra juga menuturkan, korupsi adalah kejahatan yang tersistematis, terstruktur dan masif karena posisinya selalu berada di lingkaran uang.
Temuan BPK dan kasus pemalsuan sppd fiktif oleh DPRD inhu sudah membuat masyarakat kecewa dan harus segera dilakukan penangkapan serta penetapan tersangka.
“Kami akan lakukan konsolidasi dan pengkajian isu bersama seluruh rekan-rekan mahasiswa asal Indragiri Hulu menghimpun kekuatan bersama untuk ikut mengawal berjalanya kasus korupsi ini agar dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya,” tutupnya. (dan)
