Baznas Riau Minta Pimpinan Ajak Pegawai Berzakat

Pekanbaru (Nadariau.com) – Wakil Ketua II Baznas Riau, Bidang Pengelolaan Pengumpulan Zakat Dr H Azwar Azis SH MSi menyebutkan, masih kurangnya respon dari pimpinan instansi baik dari pemerintahan maupun swasta dalam mengajak pegawainya untuk melakukan pembayaran zakat.

Sehingga potensinya yang seharusnya cukup besar, ternyata tidak tergarap dengan optimal.

“Baznas inikan sasaran utamanya adalah ASN yang ada di lingkungan provinsi Riau. Begitu juga dari instansi-instansi daerah, organisasi profesi seperti notaris, REI dan lainnya. Saat dilakukan sosialisasi ke lapangan, yang menghadiri itu hanya pegawai bawah. Pimpinan jarang menghadiri kegiatan dengan mengutus bawahannya atau pegawai biasa. Sementara pimpinan inilah yang seharusnya diharapkan mengambil keputusan dan kebijakan agar pegawai bayar zakat ke Baznas,” sebutnya.

Disampaikan juga, ASN banyak beralasan kalau gaji yang mereka terima sudah habis membayar pinjaman atau bayar berbagai kredit. Hal ini tidak mungkin, karena gaji yang diterima pegawai itu ada tiga pokok, gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.

Ini harus dihitung semua wakau penerimaannya tidak bersamaan. Katakan gaji pokok habis, tapi masih ada gaji yang lain yang bisa dibayarkan.

Menurutnya juga, nampaknya memang perlu peran dan kemauan dari pimpinan instansi tersebut dalam menggerakkan agar pegawainya mau bayar zakat ke Baznas, dengan mengeluarkan sebuah intruksi atau kebijakan kepada pegawai pasti akan jalan.

“Maunya kita memang tidak ada paksaan hanya dilakukan dengan ikhlas. Karena hal ini sudah merupakan rujun Islam sama halnya dengan sholat dan puasa,” sebutnya juga sembari mengatakan kenapa harus dipaksa-paksa.

Sementara saat dikonfirmasi berkemungkinan para ASN sudah bayar zakat di tempat tinggalnya, Dr H Azwar Azis SH MSi dengan lantang mrnyebutkan tidak ada alasan demikian.

Karena Baz sudah merupakan kembaga resmi dari pemerintah yang pada zaman nabi disebut Baitul Mal. Undang-Undang juga sudah mengatur harus ke Baznas tudak dibenarkan orang per orang.

“Karena kalau orang per orang itu bisa terjadi Riya, Penggunaan belum tentu tepat dan pemanfaatan tidak tampak,” tambahnya, Selasa (12/2).

Kendala lain yang disampaikan adakah, berbagai instansi pusat yang ada di daerah belum juga menghimpun dana zakatnya ke Baznas seperti Polda, Kejari, Korem dan yang lain. Padahal sudah dilakukan penyuratan berkali-kali.
Sementara kalau untuk di tingkat Nasional hal ini sudah dilakukan seperti oleh Kapolri dan lainnya.

“Kita berharap ke depan hal ini juga sudah terealisasi dengan baik,” katanya juga berharap.

Masalah lain, UPZ yang dimiliki di unit kerja yang ada baik di pemerintahan maupun swasta belum optimal dibentuk. Belum semua OPD yang ada miliki UPZ nya. Saat ini baru ada 48 unit UPZ, bahkan kondisinya juga ada yang tidak jalan atau tidak melakukan kegiatan pengumpulan.

“Potensi sangat besar di OPD, tapi hanya ada Rp 500 jita per bulan yang didapat. Seharusnya kaksu optimal pengumpukan bisa capai Rp 24 miliar per bulan atau Rp 1,5 triliun per tahun,” sebutnya lagi.

Untuk itu menurut Kakanwil Kemenag Riau ini, akan dilakukan upaya lagi dalam mengunjungi instsnsi atau unit kerja yang ada dalam bersosialisasi, mengajak dan menghimbau untuk bezakat di Baznas, lembagacredmi dari pemerintah.
Termasuk di masjid-masjid dan Mushalla harus ada UPZ. Apalagi tiap tahun melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat masyarakat.

“Dalan Undang-Undang sudah jelas, barang siapa melakukan pengumpulan zakat bukan dari kembaga resmi yang ditunjuk pemerintah, akan dipidana dan didenda,” tutuonya sembari mengatakan termasuk di rumah sakit yang ada. (jal)

 24 total views