Pekanbaru (Nadariau.com) – Menurut hasil penelitian tahun 2017 yang dilaksanakan Puslitdakin BNN bekerjasama dengan Puslitkes Universitas Indonesia, Provinsi Riau urutan ke-9 di Indonesia dalam tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba.
Prevalensi penyalahgunaan narkotika ini berkisar umur 10-59 tahun. Sementara penggunanya diperkirakan sebesar 1,87 persen dari jumlah populasi penduduk Riau.
“Hal ini tentu menggambarkan bagaimana terancamnya masyarakat Riau dari penyalahgunaan narkoba. Dan sudah menjadi alarm bahaya bagi kita semua,” kata Kepala BNNP Riau, Brigjen Pol Drs M Wahyu Hidayat,
Kepala BNNP Riau, didampingi Kabid Pemberantasan, Kabid rehabilitasi dan Kabid P2M, saat Konpress akgir tahun 2018, Senin (31/12/2018).
Sedangkan dalam pengungkapan selama tahun 2018, BNNP Riau bersama jajaran BNNK telah mengungkap 35 kasus narkotika, mengamankan 53 tersangka. Barang bukti ganja 6.069,6 gram, sabu 19.768,4 gram dan ekstasi 5.012 butir.
Selain itu, BNNP Riau juga sudah melakukan rehabilitasi terhadap 472 orang penyalahgunaan narkotika. Dan memberikan layanan pasca rehabilitasi kepada 84 mantan penyalahgunaan narkotika, agar bisa diberdayakan terhadap perang melawan narkoba.
“Melalui Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 tentang narkotika, BNNP berharap dukungan, kepedulian dan komitmen dari pemerintah. Kemudian dari seluruh elemen dalam perang melawan narkotika di Riau,” ujar Wahyu.
Kabid Pemberantasan BNNP Riau Haldun mengatakan, untuk menunjang kinerja, sekarang BNNP sudah memiliki anjing pelacak. Jadi diharapkan lebih bisa meningkatkan pengungkapan peredaran narkotika di Riau.
Disisi lain, Haldun berharap kepada Pemprov Riau, agar bisa membangun pusat rehabilitasi narkoba. Sehingga lebih banyak bisa menyelamatkan korban penyalahgunaan narkoba.
Diakuinya, tes urine pengunjung saat razia di tempat hiburan malam, banyak yang positif. Namun dalam penyelidikan, mereka merupakan korban penyalahgunaan narkotika.
“Namun jika ada pusat rehabilitasi di Riau, maka banyak generasi yang terselamatkan. Sementara jika dikirim ke Pulau Jawa, tidak semua korban bisa terfasilitasi, karena terkendala anggaran,” kata Haldun. (ind)
