Inhu (Nadariau.com) – Prihatin, puluhan Guru Bantu Daerah (GBD) terpencil di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tidak terima Tunjangan Khusus (TK) yang bersumber dari APBN.
Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian data antara data dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendestrans) RI dengan kondisi di lapangan.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Disdikbud Inhu Isnidar didampingi Bendahara Disdikbud Inhu Irwan Sartika saat melakukan pertemuan dengan Dirjend Guru dan Tenaga Kerja (GTK) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI serta Dirjend PK Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI di Batam pada Mei 2018 lalu.
Irwan mengatakan, pada pertemuan itu dibahas tentang rekonsiliasi dan verifikasi penyampaian kelengkapan laporan dana tunjangan guru melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik tahun 2017.
Namun Pemkab Inhu menyatakan menolak SK Tunjangan Khusus Guru yang ditetapkan untuk Kabupaten Inhu. Sebab, data tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi dilapangan.
“Di SK yang kita terima ada 31 desa yang termasuk desa terpencil. Tetapi data itu tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Sebab, sejumlah daerah yang disebut terpencil kondisinya tidak terpencil. Sebaliknya sejumlah daerah yang harusnya termasuk kategori terpencil tapi tidak dimasukan dalam SK tersebut,” terang Irwan, Kamis (13/09/2018).
Dengan alasan itulah mereka menolaknya. Kendati begitu pihaknya tetap berupaya agar para guru dan tenaga pendidikan yang bertugas didaerah terpencil bisa mendapatkan haknya.
Seperti yang ia sampaikan dalam pertemuan itu, bahwa nilai anggaran yang bakal diterima Inhu sebesar Rp10 miliar.
“Dengan anggaran sebesar itu, setiap guru bisa mendapatkan tunjangan penghasilan khusus sebesar Rp1,5 juta perbulan,” tutup Irwan. (dan)
