Pekanbaru (Nadariau.com) – Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta kepada OPD untuk betul-betul bisa mencermati terhadap program-program yang diprioritaskan di OPD masing-masing.
Hal ini terkait ada rencana pemerintah akan melakukan rasionalisasi anggaran masih belum dibeberkan secara jelas oleh pihak-pihak setingkat pimpinan di Pemprov Riau.
“Tentu kita harus realistis dengan kondisi yang ada (kondisi keuangan daerah),” katanya, Selasa (10/07/2018).
“Ya, silahkan dicermati lah mana yang lebih diprioritaskan,” sambungnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Rahmat Rahim mengatakan hingga saat ini pihaknya tidak pernah membicarakan soal rencana rasionalisasi APBD di setiap Satker.
“Gambaran rasionalisasi belum ada,” katanya saat ditemui media.
Rahmat Rahim juga menjelaskan setakat ini pihak pimpinan masih mengupayakan optimalisasi anggaran dari sisi pendapatan. Jika cara ini ampuh maka kemungkinan besar langkah rasionalisasi tidak akan dilakukan.
Dalam waktu dekat, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, akan diutus ke pusat untuk membicarakan soal pendapatan daerah dari sisi DBH sebesar Rp700 Miliar. Sementara dari sisi pendapatan pajak dan PAD lainnya, Rahmat Rahim mengklaim bisa dimaksimalkan pendapatannya.
Sebelum ini, dinas Kesehatan Provinsi Riau sudah menyusun angka rasionalisasi di Satkernya sebesar Rp20 Miliar dari total keseluruhan anggaran sebesar Rp208 Miliar. Kemudian di BPBD Riau juga memperkirakan akan melakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp1,9 Miliar dari total dana Satker sebesar Rp900 Miliar.
Rahmat Rahim menolak untuk memberikan tanggapan soal rencana rasionalisasi yang sudah disusun di Satker tersebut. Dia menganggap itu kebijakan dari masing-masing Satker dan tidak dipersoalkan jika memang pimpinan Satker sudah mengambil langkah antisipasi. “Silahkan tanya langsung ke OPD-nya,” tambah Rahmat Rahim. (bpc/ind)
