Pemerintah akan Buka Lowongan CPNS untuk Guru dan Tenaga Administrasi

Menpan-RB Asman Abnur saat berkunjung ke Pekanbaru.

[divide]

Jakarta (Nadariau.com) – Proporsi terbesar formasi CPNS tahun 2018 hingga 2024 mendatang akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

“Karena itu, rekrutmen CPNS akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (22/05/2018).

Menurut Menpan, pemerintah memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan aparatur sipil negara (ASN) baru harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita.

“Sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” ujarnya.

Saat ini, terang Menpan, jumlah ASN nasional tercatat sebanyak 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi sebesar 1,6 juta atau sekitar 38 persen.

Untuk mendukung terciptanya birokrasi berkelas dunia tahun 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan.

Menpan juga menyatakan bahwa Indonesia dan dunia tengah menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik.

Oleh karena itu diperlukan ASN yang profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki daya hospitality, entrepreneurship, dan networking, serta tetap harus memiliki rasa nasionalisme dan berintegritas.

Menpan menekankan dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS harus berdasarkan enam prinsip yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari prartik KKN serta tidak dipungut biaya. Demikian dilansir Antaranews. (red)