[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Dengarkan Berita”][divide]
Bengkalis (Nadariau.com) – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bengkalis tahun 2017 disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Bengkalis Senin tanggal 09 April 2018 bertempat di ruang sidang DPRD Bengkalis. Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Abdul kadir Sag, turut dihadiri Wakil ketua DPRD Zulhelmi SHI serta 25 anggota dewan yang terhormat.
LKPj yang merupakan kewajiban Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017, khususnya menyangkut dengan aspek pembangunan yang berkaitan dengan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) tahun 2017.
Sejumlah sektor yang telah dilaksanakan pemerintahan kabupaten Bengkalis PAD tahun 2017 disampaikan langsung Bupati Bengkalis Amril Mukhminin SE MM dalam nota pengantar LKPj dihadapan para wakil rakyat yang terhormat.
Sejumlah keberhasilan maupun beberapa sektor yang belum terlaksana secara maksimal disampaikan Amril Mukhminin, termasuk soal kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit pada dua tahun anggaran sebelumnya.
Sejumlah kondisi riil daerah yang disampaikan bupati, setidaknya memberikan gambaran tentang proses maupun tahapan pelaksanaan di negeri Junjungan yang sudah maupun akan dilaksanakan oleh pihak eksekutif, selaku eksekutor APBD maupun pelaksana tekhnis kegiatan.
Sejumlah sekor yang menjadi perhatian dan telah dilaksanakan kegiatannya meliputi, peningkatan dan perluasan akses infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan sektor kebudayaan dan keagamaan, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan penguatan ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata, Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) serta ekonomi kreatif.
Kemudian sektor lain yang menjadi laporan dalam LKPj Bupati Bengkalis meliputi pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana serta yang tidak kalah pentingnya adalah pemantapan bikrorasi dan kelembagaan daerah yang profesional dan berintegritas.
Sektor tersebut merupakan skala prioritas pembangunan kabupaten Bengkalis yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi Riau, dan hal itu juga tertuang dalam RPJMD Bengkalis yang sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tahun 2016 lalu.
Akan Dibentuk Panitia Khusus
Terkait dengan LKPj Kepala Daerah tersebut, Ketua DPRD Bengkalis Abdul kadir Sag yang diminta tanggapan menyebutkan bahwa LKPj adalah rutinitas tahunan yang harus disampaikan oleh kepala daerah dalam hal ini buypati Bengkalis kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan serta disikapi soal LKPj tersebut.
Dalam pembahasan LKPj itu nantinya, DPRD Bengkalis akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang secara spesifik akan melakukan pendalaman, pembahasan secara komprehensif dan cermat tentang laporan yang disampaikan tersebut.
Tujuannya supaya DPRD bengkalis juga mengetahui sudah sejauh mana progres pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2017 termasuk pencapaian RPJMD yang sudah menjadi produk hukum, melalui Perda.
“LKPj yang sudah disampaikan Saudara Bupati Bengkalis hari ini, tidak lain merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat maupun DPRD sebagai lembaga budgetting dan controlling. Untuk menindaklanjuti LKPj Bupati tersebut selambatnya minggu depan kita akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPj itu sendiri,”terang Kadir.
Politisi Partai amanat Nasional (PAN) itu menyebutkan, dalam hal LKPj, DPRD tidak dapat menolak atau tidak menerima LKPj tersebut, karena sudah diatur dalam perundang-undangan baik itu Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, peraturan presiden maupun peraturan menteri yang sudah berlaku jamak diseluruh Indonesia.
Apabila da ditemukan ketidasesuaian dalam LKPj kepala daerah tersebut, DPRD melalui pansus akan memberikan catatan untuk dilakukan perbaiukan, evaluasi atau koreski menyeluruh.
Pembentukan Pansus LKPj bupati itu sambung Kadir sebagai cerminan kerjasama antara lembaga eksekutif dan legislatif yang sudah diatur dalam perundang-undangan negara, karena DPRD sendiri merupakan institusi yang merupakan representasi masyarakat.
Harus ada check and ballancing dalam pembahasan LKPj itu nantinya, apakah laporan yang disampaikan memang sesuai dengan kondisi di lapangan atau malahan sebaliknya.
DPRD Bengkalis ulas pria low profile itu lagi, pada prinsipnya sudah mengetahui item-item kegiatan yang dilaksanakan, karena DPRD merupakan institusi yang membahas secara total dan include RAPBD setiap tahunnya sampai dengan melakukan pengesahkan.
Pada RPJMD kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 sendiri, ada istilah untuk pembangunan dan pengembangan daerah dengan sebutan gerbang.
Setidaknya ada empat gerbang yang dijadikan acuan dalam Negeri Junjungan lima tahun ini, dimana keempat gerbang itu meliputi Gerbang Utama yang meliputi kecamatan Bengkalis dan Bantan.
Kedua, Gerbang Laksamana yang mencakup kawasan di kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksmana. Ketiga, Gerbang Permata yang meliputi kecamatan Mandau, Pinggir, Tualang Mandau dan Bathin Solapan. Serta keempat Gerbang Pesisir, terdiri dari kecamatan Rupat dan Rupat Utara.
“Pencapaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2017 yang tergambar dalam LKPj bupati, akan disingkronkan oleh Pansus di DPRD bengkalis nantinya. Apakah LKPj bupati tahun 2017 akan diisi oleh banyak catatan serta rekomendasi, kita tunggu saja kerja Pansus nantinya setelah dilakukan Rapat Paripurna pembentukan Pansus itu sendiri, karena pembahasan LKPj kepala daerah itu merupakan salah satu skala prioritas agenda DPRD Bengkalis, ”ungkap Kadir menjelaskan.
Bupati Sampaikan Keberhasilan
Sementara itu dalam sambutannya Bupati Bengkalis Amril Mukhminin SE MM memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan pada APBD tahun 2017, adapun yang pertama yakni pemberdayaan masyarakat dibidang penguatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui pembinaan terhadap kelembagaan Usaha Ekonomi Pedesaan/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP).
Kedua, Alokasi Dana desa (ADD) per desa per tahun, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partispasi aktif masyarakat dalam membangun desanya, terutama dalam upaya peningkatan dan penguatan infrastruktur desa, sebagai salah satu upaya dalam mengurangi jumlah pengangguran di desa tersebut.
Ketiga, pembangunan di bidang kesehatan, pada tahun 2017 berbagai program peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia tenaga kesehatan tetap dilaksanakan, yaitu program jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda), peningkatan status layanan pusat kesehatan di kecamatan dan sejumlah desa.
Selanjutnya program ini diintegrasikan kepada BPJS kesehatan. Jumlah infrastruktur sarana kesehatan pada tahun 2017 terdiri dari rumah sakit sebanyak 7 unit, puskesmas 18 unit, puskesmas pembantu 50 unit, klinik bersalin 4 unit, polindes 21 unit serta poskesdes 63 unit.
Keempat, bidang pendidikan, sektor pendidikan di Kabupaten Bengkalis menjadi prioritas sebagaimana tercantum dalam kebijakan umum melalui gerbang utama pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.
Fokus gerbang ini menjadikan pulauBengkalis sebagai pusat ibukota Kabupaten, pusat pendidikan terpadu, dan pusat pengembangan budaya melayu serumpun.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2005 sudah melaksanakan wajib belajar 12 tahun mulai dari sekolah dasar (SD).
salah satu upaya yang dilaksanakan adalah dengan mendirikan SD unggulan, SMP unggulan serta SMA unggulan (Boarding School) yang bekerjasama dengan SMA taruna nusantara magelang.
Pendidikan berbasis vokasi seperti SMK diperbanyak diantaranya SMK Pelayaran, SMK Penerbangan, SMK Pertanian, SMK Pariwisata dan sebagainya.
Pada kesempatan ituBupati Bengkalis Amril Mukminin menyatakan sepanjang tahun 2017, hubungan antara Pemkab bengkalis dengan instansi vertikal berlangsung berjalan baik.
Instansi vertikal tersebut yakni Kepolisian Resort Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kodim Bengkalis, Lanal Dumai, Kementerian Agama Bengkalis, Imigrasi Bengkalis, Bea dan Cukai Bengkalis, maupun Pengadilan Agama Bengkalis dan Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis.
Dihadapan Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir dan Wakil Ketua DPRD Zuhelmi serta anggota DPRD Bengkalis, Amril menegaskan banyak manfaat yang dirasakan dari koordinasi tersebut.
Diantaranya terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum, terselenggaranya kegiatan pembangunan yang lancar, dan terciptanya kesatuan gerak/langkah dalam penanganan masalah khususnya isu-isu aktual yang terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Lebih lanjut Amril menambahkan, untuk pembinaan batas wilayah dilakukan melalui kegiatan pengelolaan batas daerah. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengacu pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah.
Selanjutnya penanganan masalah batas daerah dan pembangunan daerah perbatasan negara ditangani oleh Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Bengkalis
Selanjutnya koordinasi dengan instansi vertikal dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Dalam menghadapi kemungkinan potensi bencana yang dihadapi dalam wilayah Kabupaten Bengkalis,
seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran pemukiman penduduk, angin puting beliung, kecelakaan perairan, dan amuk gajah, antisipasi dilakukan badan penanggulangan bencana daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dengan melibatkan Badan Search dnd Rescue (SAR) nasional.
“Kami juga mengapresiasikan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bengkalis berlangsung aman dan damai. Konflik-konflik berbasis suku, agama dan ras (sara), anarkisme dan separatisme, serta konflik lainnya terus diantisipasi dan tentunya ini semua berkat solidnya koordinasi semua pihak,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, mantan Kepala Desa Muara Basung ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pihak atas segala partisipasi aktifnya dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bengkalis.
”Ucapan yang sama juga disampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, seniman dan budayawan serta cerdik pandai, mahasiswa, insan pers dan semua pihak,” ujar Amril Mukminin.
Dalam LKPj yang disampaikan ke DPRD Bengkalis, juga termuat bahwa saat ini Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) di kabupaten Bengkalis berjumlah 46 OPD. LKPj tersebut juga memuat tentang gambaran Sosial di Kabupaten Bengkalis saat ini, meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan.
Sementara itu gambaran perekonomian kabupaten Bengkalis tahun 2017 dijabarkan melalui potensi unggulan daerah disektor pertanian yang meliputi tanaman padi dan palawija, holtikulutra, tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan.
Di bidang peternakan merupakan usaha masyarakat dalam budidaya sapi, kambing, ayam petelur sampai ayam potong disejumlah kecamatan.
Di sektor perikanan, sektor tambak ikan atau udang saat ini sedang digalakkan dengan luas area yang sudah mencapai 44 hektar disamping budidaya tangkap yang umumnya dilakukan nelayan di kawasan pesisir kabupaten Bengkalis.
Sektor perkebunan, masyarakat di Kabupaten Bengkalis melakukan usaha perkebunan yang sudah dilakukan sejak lama disektor karet, kelapa hibrida, kelapa sawit, pinang dan kopi.
Bidang perindustrian dan perdagangan juga menjadi laporan pengantar dalam LKPj bupati ke DPRD Bengkalis, dimana sektor perdagangan menjadi salah satu potensi andalan perekonomian masyarakat, terutama di daerah Mandau, Pinggir, kota Bengkalis, dan Bukitbatu.
Sektor pariwisata juga merupakan salah satu andalan kabupaten Bengkalis kedepannya, dimana setiap tahunnya melalui APBD dialokasikan dana untuk pengembangan maupun pembenahan lokasi wisata serta peningkatan SDM disektor pariwisata.
Selain pengembangan wisata budaya dan kuliber, Pemkab Bengkalis juga serisu mengembangkan kawasan Pulau Rupat menjadi sentra wisata bahari dengan target menjadi desinasi wisatawan luar dan dalam negeri. (Advetorial)
